Gubernur Maluku , Hendrik Lewerissa Diharapkan Buka Isolasi Perdagangan di MBD

Ambon, CENGKEPALA.COM – Provinsi Maluku sebagai salah satu Provinsi kepulauan di Indonesia memiliki karakter dan tantangan tersendiri dalam menjalankan prinsip administrasi dan sistem management publik.  Siapapun yang menjadi pucuk pemimpin di Maluku mesti paham tentang bagaimana mengatur pembangunan di wilayah dengan karakter kepulauan.

Atas pandangan tersebut, setelah pelantikan serentak kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari lalu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang berpasangan dengan Abdullah Vanath Selaku Wakil Gubernur Maluku . Direncanakan akan memulai kunjungan kerja resmi pertama ke Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) . Menunjukan bahwa pemimpin baru di Maluku mengenal permasalahan dan paham tentang metode perencanaan dan cara pelaksanaan pembangunan di Maluku.

“ Keputusan Gubenur melakukan kunjungan kerja pertama di kabupaten MBD, kami selaku masyarakat dan tokoh kabupaten MBD sangat  menghormati dan menjunjung tinggi  keputusan ini.  Kami menilai Gubenur Maluku memiliki visi besar dalam membangun Maluku dengan memulai dari wilayah pinggiran atau wilayah perbatasan,” ungkap Tokoh masyarakat Kabupaten MBD , asal Pulau Kisar, Oyang Orlando Petrusz di Ambon, Rabu (26/2/25).

Menurutnya, dari sisi kewilayahan, kabupaten MBD berada di “pinggiran” dan “tertinggal” namun  dari segi perbatasan, Kabupaten MBD adalah wilayah perwajahan “perfaces” dari NKRI lebih khusus dari provinsi Maluku. Karena berhadapan dengan 2 Negara asing yaitu Australia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste/RDTL. 

“ Posisi strategis inilah yang mungkin mendorong bapak Gubernur, untuk melakukan kunjungan kerja pertama di MBD,” ucapnya.

Sehingga lewat rencana kunjungan kerja tersebut, sangat diharapkan, Bapak Gubernur Maluku selaku perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah. Membuat kebijakan membuka isolasi perdagangan langsung antara masyarakat Maluku Barat Daya dengan negara RDTL. 

“ Mengingat , masyarakat RDTL adalah etnis serumpun dengan masyarakat MBD, terutama yang berdomisili di pulau Kisar, pulau Wetar, pulau Romang, pulau Leti, pulau Moa, pulau lakor dan pulau Luang Sermatang,” jelasnya

Untuk  itu lanjutnya, perlu ditempatkan kantor imigrasi mini apakah di Pulau Kisar atau di ibukota MBD di Tiakur, agar proses pelintasan ke negara RDTL dapat dipermudah. Sejauh ini hanya ada 1 pintu pelintasan yaitu melalui Kabupaten Atambua di NTT. Bahkan sebelumnya sempat diberitakan bahwa pemerintah akan membangun PLBN di Pulau Lirang , Kecamatan wetar barat. Namun fungsi  PLBN tentu berbeda dengan kantor Imigrasi.

“ Masyarakat MBD butuh transaksi perdagangan yang langsung, cepat, dan mudah dengan biaya rendah.  Kalau peradangan ini terbuka maka diharapkan transaksi perdagangan tradisional ke , dan , dari RDTL membantu perbaikan ekonomi masyarakat. Misalnya penjualan ternak (Babi, kerbau, sapi, kambing, domba, ayam dan jenis unggah lainnya), hasil laut seperti ikan permukaan (Ikan Momar, ikan Lalosi dan lain lain), hasil kerajinan petani “Sopi” dan lain lain kerajinan dapat dijual langsung ke RDTL.   Dari sisi jarak perdagangan berlangsung 1 hari “One day trade to and from RDTL”. Masyarakat pergi pagi bawa jualan, pulang bawa hasil belanjaan di sore hari,” tandasnya. (CP-01)