Pedagang Terminal Ambon Butuh Lokasi Tetap, Bukan Hanya Solusi Sementara Nataru

Ambon, CENGKEPALA.COM  – Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Hadiyanto Junaidi, menegaskan bahwa persoalan pedagang yang berjualan di Terminal A dan Terminal B bukan hanya masalah sementara menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), melainkan masalah jangka panjang yang membutuhkan solusi permanen dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Menurut Junaidi, para pedagang tersebut bukanlah pedagang musiman sehingga membutuhkan tempat berjualan yang disediakan pemerintah secara tetap, bukan hanya kebijakan sementara pada momentum perayaan seperti Natal, Lebaran, atau bulan puasa. Ia menjelaskan bahwa para pedagang pernah direlokasi ke Pasar Gedung Putih (Pasar Baru) lantai 4, namun lokasi tersebut dinilai tidak layak karena minim pembeli, yang menyebabkan mereka kembali berjualan di area terminal.

“Tujuan orang berdagang adalah mencari keuntungan. Jika ditempatkan di lokasi yang tidak ada pembeli, mereka malah rugi. Ini menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari,” ujarnya kepada sejumlah awak media , Selasa (9/12/25).

Karena itu, para pedagang mendatangi DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan meminta bantuan Komisi II mencari solusi bersama Pemkot Ambon. Junaidi menekankan bahwa persoalan ini harus diselesaikan secara cepat, baik, dan bijaksana. Meskipun mendukung program penataan kota, ia menyatakan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi riil pedagang yang belum memiliki lokasi yang dapat menampung mereka secara keseluruhan.

Untuk jangka pendek, para pedagang hanya meminta izin berjualan di terminal hingga perayaan Nataru dan Tahun Baru Islam, yang dinilai sebagai puncak transaksi jual beli. Mereka juga meminta izin untuk berjualan mulai pukul 18.00 WIT, ketika aktivitas kendaraan di terminal sudah mulai longgar.

“Setelah Nataru dan Lebaran, mereka siap ditata kembali. Mereka siap ditempatkan di mana saja, asalkan jelas,” tambahnya.

Junaidi menyatakan bahwa terminal pada dasarnya adalah fasilitas transportasi, sehingga persoalan ini perlu dibahas bersama instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP. “Kami akan melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mempercepat keputusan pemerintah kota,” tandasnya.(CP-02)