Temui Gubernur Maluku ,Komisi III DPRD MBD Bahas Rute Kapal, Listrik, dan Harga Tiket
Ambon, CENGKEPALA.COM– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melakukan pertemuan dengan Gubernur Maluku ,Hendrik Lewerissa untuk membahas sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat wilayah tersebut. Beberapa poin utama yang dibahas meliputi perubahan rute kapal perintis Sabuk Nusantara R-73 dan R-86, masalah kelistrikan di Pulau Wetar, serta keluhan terkait harga tiket kapal cepat.
Ketua Komisi III DPRD MBD, Geradus Viktor Johansz, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang sebelumnya disuarakan melalui aksi dan menjadi perbincangan di media sosial terkait perubahan rute kapal yang melayani wilayah MBD. Menurutnya, perubahan rute tersebut menyebabkan beberapa pelabuhan yang sebelumnya disinggahi tidak lagi masuk dalam trayek pelayaran.
“Beberapa waktu lalu Komisi III DPRD MBD sudah berkoordinasi di Ambon dengan Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Dinas Perhubungan Provinsi, serta KSOP Kelas I Ambon untuk menyikapi keluhan masyarakat,” ujar Victor setelah pertemuan di Kantor Gubernur, Kamis (12/3/26).
Dari hasil koordinasi sebelumnya, Pemerintah Kabupaten MBD telah mengeluarkan surat usulan revisi trayek kapal R-73 dan R-86 yang disampaikan ke Pemerintah Provinsi Maluku untuk diteruskan ke Kementerian Perhubungan. Namun, setelah pengecekan di kementerian terkait, surat tersebut belum diterima. “Dalam pertemuan tadi, Pak Gubernur menunjukkan bahwa surat dari Bupati MBD sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dan memonya sudah berada di Sekda untuk diteruskan ke Dirjen Perhubungan Laut,” jelasnya.
Selain persoalan transportasi laut, pihaknya juga menyampaikan masalah kelistrikan di Pulau Wetar, khususnya di wilayah Lurang, Desa Uhak, dan Desa Nomatang. Victor menjelaskan bahwa suplai listrik di daerah tersebut saat ini masih bergantung pada perusahaan swasta, yang dinilai berpotensi menimbulkan masalah jika perusahaan tersebut tidak lagi beroperasi. Menanggapi hal ini, Gubernur Maluku bersama Wakil Gubernur langsung menghubungi General Manager PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk membahas solusinya, dan pihak PLN menyampaikan akan mengkaji persoalan tersebut lebih lanjut.
Di kesempatan yang sama, Komisi III DPRD MBD juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait mahalnya harga tiket kapal cepat yang dioperasikan oleh PT Dharma Indah. Untuk rute Ambon–Moa, harga tiket berkisar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu yang dinilai memberatkan bagi masyarakat MBD yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Selain itu, penumpang juga mengeluhkan tidak adanya layanan makan selama perjalanan, padahal sesuai aturan, penumpang dengan perjalanan lebih dari 24 jam berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Gubernur Maluku langsung menghubungi pihak perusahaan pelayaran untuk mencari solusi.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh 7 anggota Komisi III DPRD MBD serta dua orang pendamping.(CP-01)