Kecewa Atas Sikap Gubernur, Douglas : Kami Bukan Mengganggu, Kami Berhak Didengar

AMBON , CENGKEPALA.COM – Kekecewaan mendalam diungkapkan perwakilan pemuda Maluku Barat Daya (MBD), Douglas Kodah, setelah bertemu langsung dengan Gubernur Maluku saat penyampaian aspirasi terkait keterlibatan warga dalam proyek Blok Masela pada Senin , 5 Oktober kemarin. Menurutnya, sikap dan tanggapan pimpinan daerah justru menyakiti hati masyarakat yang datang dengan niat tulus.

Douglas menjelaskan, puluhan warga, mahasiswa, hingga tokoh orang tua dan sesepuh dari MBD datang ke Kantor Gubernur bukan untuk membuat keributan atau mengganggu aktivitas pemerintahan. Tujuan mereka satu: menyampaikan keresahan bahwa warga daerah penghasil belum mendapat kesempatan yang wajar dalam proses perekrutan tenaga kerja proyek strategis nasional tersebut.

Namun alih-alih disambut dengan sikap terbuka dan didengarkan, kehadiran mereka justru dinilai sebagai kebisingan yang mengganggu jalannya pekerjaan kantor.

“Beliau menyebut kami datang membuat berisik. Padahal saat kami jelaskan inti persoalannya , soal tidak adanya peluang kerja bagi warga MBD di proyek Blok Masela , ternyata Gubernur belum mengetahui hal itu. Bagaimana bisa memberi tanggapan kalau sekadar informasi soal pamflet lowongan saja tidak diketahui?” ujar Douglas, kepada awak media , Selasa (6/10/26).

Hal yang paling membuat hati terasa perih, kata Douglas, adalah sikap Gubernur yang dinilai tidak menghargai kehadiran para orang tua dan sesepuh MBD yang turut mendampingi penyampaian aspirasi tersebut.

“Di sana ada bapak-bapak, ada orang tua kami, ada sesepuh kami. Seharusnya dihormati, bukan justru dianggap mengganggu. Bagi saya, apa yang disampaikan Gubernur tidak masuk akal. Kami datang bukan untuk menuntut hal yang tidak benar, kami menyuarakan hak kami,” ungkapnya.

Douglas menegaskan, Kantor Gubernur bukan milik pribadi siapapun. Itu adalah rumah rakyat tempat aspirasi seharusnya didengar. “Kami memilih dan mempercayai pemerintah ini, maka kami berhak didengarkan, bukan diusir atau dinilai berisik,” tegasnya.

Ia kembali menegaskan, masyarakat MBD tidak meminta pekerjaan tanpa memenuhi syarat. Yang diinginkan adalah transparansi dan kesempatan yang sama.

“Kami tidak meminta diangkat begitu saja. Yang kami minta: buka informasinya, beri tahu kami kualifikasinya, berikan peluang agar kami bisa bersaing. Sumber daya itu ada di wilayah kami, wajar jika warga kami juga diberi ruang. Ini bukan soal mengemis, ini soal keadilan,” jelasnya.

Douglas berharap Pemerintah Provinsi Maluku segera membuka ruang dialog yang sungguh-sungguh, melibatkan perwakilan masyarakat MBD, DPRD, serta pihak perusahaan pengelola Blok Masela. Jika keresahan ini terus diabaikan, dikhawatirkan kekecewaan yang terakumulasi dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

“Dengarkan kami sekarang, sebelum terlambat. Kami tidak menginginkan konflik, kami hanya ingin diperlakukan adil,” pungkasnya.(CP-02)