Bahaweres : Muswil DPW PPP Maluku Siap Dilaksanakan

Ambon, CENGKEPALA.COM – Plt Ketua DPW PPP Maluku, Reza Bahaweres, menyampaikan bahwa pihaknya siap melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) dalam waktu dekat, bahkan sebelum Lebaran.

“Persiapan Muswil sudah kami siapkan. Jika struktur DPC dinyatakan lengkap dan siap, kegiatan bisa langsung berjalan karena seluruh proses akan difasilitasi oleh DPP,” pungkasnya, ungkap Reza kepada pers , Jumat (6/3/26).

Namun menurutnya , pelaksanaannya dapat terpengaruh oleh dinamika internal yang sedang terjadi, termasuk persoalan terkait kepemimpinan dan jabatan merangkap.

Reza mengungkapkan kekagetan pihaknya terkait keputusan yang muncul kemarin, di mana masih ada pihak yang mengatasnamakan Ketua DPW. Menurutnya, Saudara Aziz telah mengundurkan diri dari jabatan tersebut karena mengikuti proses seleksi sebagai Komisaris BUMD MEA.

Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 38 huruf K, yang mengatur bahwa salah satu syarat menjadi Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD adalah tidak menjadi pengurus partai politik. Munculnya kembali yang bersangkutan sebagai Ketua DPW menimbulkan pertanyaan: apakah benar ia telah mengundurkan diri dari jabatan partai, ataukah masih tetap menjabat sebagai Komisaris di PT Maluku Energy.

“Perlu ada penjelasan yang jelas dari pemerintah daerah agar tidak menimbulkan salah tafsir di tengah masyarakat. Apalagi di BUMD lain seperti Panca Karya dan BPDM, para pengurusnya merupakan kader partai politik dan telah mengundurkan diri dari jabatan politik sesuai aturan,” ujarnya.

Pihaknya juga ingin mengetahui apakah ada aturan khusus atau penjelasan tambahan yang memungkinkan seseorang merangkap jabatan pengurus partai dan komisaris BUMD.

Terkait penolakan yang dilakukan oleh sebagian massa, Reza menyatakan bahwa situasi sebenarnya telah mulai mereda setelah permohonan maaf dari Saudara Rovik yang beredar di media sosial, namun kemudian muncul dinamika baru.

Ia menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil adalah berdasarkan perintah langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Ketua Umum PPP. Sebelumnya telah dilakukan pertemuan dengan DPP dan persoalan ini telah disampaikan, sehingga inti permasalahan saat ini adalah ketaatan terhadap keputusan DPP.

“Dukungan dari 11 DPC telah kami terima, dan kami juga telah mencoba mengundang pihak terkait secara baik-baik. Kami bahkan dua kali mengundang rapat melalui Zoom dengan kehadiran DPP, namun tidak ada satu pun yang hadir,” jelasnya.

Saat ini, pihaknya sedang menyusun laporan akhir terkait seluruh permasalahan yang terjadi, yang akan segera disampaikan kepada Ketua Umum untuk diambil tindakan tegas. “Ini bukan persoalan main-main lagi, melainkan soal ketaatan terhadap keputusan organisasi,” tegas Reza.

Jika situasi tidak menunjukkan itikad baik, DPP berpotensi mengambil tindakan seperti penunjukan PLT atau bahkan pemberhentian, mengingat kewenangan tersebut berada di tangan pusat. Beberapa anggota DPR yang menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris DPC juga telah menerima Surat Peringatan (SP), dengan kemungkinan SP berikutnya jika tindakan yang sama terus berlanjut.(CP-01)