Portal Berita Terkini Kebanggaan Orang Maluku

Diduga Menyunat Anggaran Dana Desa, Masyarakat Minta Plt. Kepala Desa Labobar Segera di Audit

Diduga Menyunat Anggaran Dana Desa, Masyarakat Minta Plt. Kepala Desa Labobar Segera di Audit

“Pejabat kepala desa Labobar merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka penyelesaian pelanggran disiplin selanjutnya diselesaikan berdasrkan wewenang sesuai jenis hukuman displin sebagimana diatur dalam pasl 19 dan 20  Peraturan Pemerintah (PP) no 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS,” L Sahabudin.

Wuarlabobar, Cengkepala.com – Plt. Kepala Desa Labobar, Kecamatan Wuarlabobar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Jonson Waatwaan diduga menyunat Aggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017. Dugaan tersebut berdasar minimnya infrastruktur desa dan sarana penunjang lainnya milik pemerintah desa, juga sejumlah project pemberdayaan “Abunawas”  turun ke masyarakat desa Labobar oleh pemerintahan yang dikepalinya.

“Kita lihat kondisi desa kita Labobar. Sejak pertama subsidi pemeritah melalui ADD/DD, tidak ada perubahan yang berarti. Untuk itu kami minta pihak terkait segera audit pemakain anggran Dana Desa dibawah kepemimpinan Pak Jonson Waatwaan” ungkap L Sahabudin, tokoh masyarakat Labobar kepada wartawan, Rabu (21/03).

Tokoh masyarakat desa Labobar, L Sahbudin *** Foto/Istimewa

Sahabudin menilai, kinerja Jonson Waatwaan tidak maksimal sehingga berdampak pada kondisi eknomi dam pembangunan di desa tersebut. Padahal kata dia, dana dengan jumlah fantastik itu mestinya harus dapat mesejahterakan bukan sebaliknya.

“Sarana penunjang tak tampak, desa Labobar sebelum dan sesudah subsidi ADD/DD masih seperti itu. Tidak ada perubahan yang berarti,” tegas Sahabudin.

Ditegaskan lagi, apabila pemeriksaan Waatwaan sang Plt kepala desa ternyata merupakan  wewenang Bupati selaku wakil pemerintah dalam mejatuhkan hukuman displin segera mungkin maslah ini diperdengarkan ke telinga Bupati agar keluh masyarakat desa Labobar terjawab dan tidak terulang di tahun 2018.

Tokoh masyarakat ini pun mencotohkan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2017. Dari pendapatan dalam hal ini subsidi APBDes senilai Rp. 1,597,003,000 disalah gunakan dengan menciptakan proggram-proggram yang hanya menguntungkan beberapa pihak.

“Ada juga bantuan berupa beasiswa untuk siswa berprestasi dan tidak mampu. Mestinya bukan hanya sebatas 2 atau 3 orang, tapi realitas dilapangan membenarkan bidikan Waatwahn hanya untuk keluarga dekat,” akuinya.

Tampak Desa Labobar di Ambil Dari Arah depan*** Foto / Sahbudin

Sahabudin sembari menunjukan sujumlah proggram-proggram “Abu Nawas” Waatwahan dengan data yang dimilikinya, dirinya berharap, fungsi kontrol pihak terkait harus lebih ditingkatkan lagi.

“Saya pastikan kasus demikian juga terjadi di sejumlah desa yang tersebar di kecamatan Wuarlabobar. Dimana saya yakini Desa Labobar adalah pintu masuk pihak terkait dalam menguak kasus penyalah gunaan dana desa dikecamatan tersebut,” cetusnya.

Sahabudin kemudian mempertanyakan tugas dan tanggung jawab pendamping desa yang tersebar di Wuarlabobar. Sahabudin menganggap para pendamping desa tidak mampu melakukan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana tugas mereka. “Saya menilai sesungguhnya pekerjaan para pendamping desa ini tidak sesuai. Hanya seperti tenaga survei, pengumpul data,” sebutnya.

Peran serta Kapolsek dalam mengawasi penggunaan dana desa sebagai mana pemberian tugas hasil kesepakatan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kemendes PDTT Eko Sandjojo pun tidak nampak dilakukan di sejumlah desa pada kecamatan tersebut.

Untuk itu, demi mencapai target pemerintah pusat dalam memberikan subsidi melalui ADD/DD, diharpakan sangat adanya fungsi kontorl, Badan Pemeriksa Keuangan agar sesegera mungkin mengaudit penggunaan anggaran dana desa terutama di desa Labobar kecamatan Wuarlabobar tahun anggran 2017.

Menutup keterangannya, Sahabudin menyatakan langkah yang diambilnya ini merupakan wujud nyata pengwasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa apabila dalam kesalahnnya wajib hukum ditindak lanjuti oleh pejabat atau pihak yang berwenang.

“Saya bersama sejumlah masyarakat desa Labobar berharap kucuran dana desa dapat kami serap melalui pemabangunan fisik (infrastruktur) pembangunan non fisik (pemberdayaan) dan pembangunan ekonomi masyarakat desa,” pungkas Sabahabudin.*** (Rul)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
about

Cengkepala.Com merupakan Portal Berita Terkini yang memuat berita-berita pilihan yang disediakan dalam sejumlah Rubrik.

Cengkepala.Com merupakan salah satu Service dari Tera Indo Pratama untuk  para client.

Our Service
  • Download Aplikasi Ojek Online
  • Daftar Ojek Online
  • Daftar Toko Online
  • Daftar Mobil Online
  • Jasa Pembuatan Website
  • Jasa Pembuatan Aplikasi 
  • Jasa Pasang Iklan

© 2017 – Tera Indo Pratama. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!