DPRD MBD Pertanyakan Standar K3 dan Pengawasan dalam Insiden Tongkang Patah di Wetar

Ambon, CENGKEPALA.COM– Insiden patahnya kapal tongkang milik PT BKP-BTR di perairan Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), memicu sorotan tajam dari anggota DPRD setempat. Peristiwa ini kembali mengangkat isu lemahnya pengawasan dan penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor pertambangan.

William BOE Kahjoru, anggota DPRD MBD dari Partai Hanura, menyatakan keprihatinannya atas insiden ini. “Kejadian ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas pengawasan dan komitmen PT BKP-BTR terhadap K3,” ujarnya saat ditemui di Ambon, Senin (1/9).

William secara khusus menyoroti peran Kesyahbandaran di wilayah jetty tempat pemuatan material yang akan dibawa ke Morowali. Menurutnya, badan inilah yang memiliki kewenangan administratif untuk mengawasi dermaga tempat tongkang tersebut beroperasi. “Namun, ada kewenangan-kewenangan tertentu yang tidak dimiliki oleh Kesyahbandaran, sehingga koordinasi dengan pihak yang lebih kompeten untuk memastikan kelayakan fisik tongkang menjadi sangat penting,” jelasnya.

Selain masalah pengawasan, William juga menyoroti dugaan kelalaian PT BKP-BTR dan instansi terkait dalam menerapkan standar K3. “Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai standar K3 yang diterapkan. Indikasi dari kejadian ini adalah kemungkinan fisik tongkang yang sudah tidak layak. Mengapa hal ini dibiarkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yang setiap saat menandatangani izin masuk keluar kapal? Siapa yang menyatakan bahwa tongkang ini layak digunakan?” tanyanya retoris.

Menyikapi insiden ini, William juga mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup, serta melibatkan tim dari kementerian terkait. Koordinasi ini dianggap mendesak untuk merespons dampak lingkungan atas rusaknya tongkang tersebut.

Untuk mengungkap penyebab pasti insiden ini, William yang adalah putra daerah Pulau Wetar ini mendesak pembentukan tim terpadu yang melibatkan berbagai pihak terkait. “Persoalan imbas lingkungan ini perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Dampaknya harus dijelaskan secara detail kepada masyarakat, tanpa ada yang ditutupi,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas perusahaan, serta membuka informasi kepada publik. “Dengan peristiwa ini, semua pihak harus mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Saya harapkan agar persoalan K3 lebih diintensifkan, karena asumsi saya, K3 di perusahaan ini tidak berjalan dengan baik,” pungkasnya.(CP-01)