DPRD Minta Klarifikasi, DPMD Bantah Ada Pemotongan

Langgur, cengkepala.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara angkat bicara. Mereka menanyakan penggunaan anggaran yang diperuntukan untuk rencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Penjabat dan Kepala Desa se-Maluku Tenggara di Malang pada tanggal 10 September 2018.

“Kami pertanyakan anggaran yang nanti diperuntukan untuk rencana bimtek di Malang itu. Sebab, sesuai informasi yang kami dapat, telah terjadi pemotongan anggaran ratusan juta rupiah pada BUMO/BUMDes, untuk membiayai keberangkatan para penjabat dan kades,”ujar Septian Ubra, salah satu anggota DPRD Maluku Tenggara kepada media ini, Selasa (4/9).

Nah, untuk itu, lanjut Ubra, selaku wakil rakyat pihaknya mempunyai hak untuk mempertanyakan penggunaan anggaran pada bimtek tersebut. Pihak DPMD Maluku Tenggara harus memberikan klrifikasi terhadap informasi yang mereka dapatkan itu. Sehingga, masyarakat tidak berasumsi lain terhadap dana yang diduga disunat dari BUMO tersebut.

“Ya, kalau anggaran bimtek tersebut diambil dari BUMO masing-masing Desa, maka pihak DPMD harus memberikan penjelasan serta klarifikasi resmi kepada DPRD maupun media, agar masyarakat tau jelas tentang informasi pemotongan uang mereka itu,”ungkap politisi demokrat itu

Terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan BPMPD Kabupaten Maluku Tenggara Irma Notanubun, ketiak dikonfirmasi awak media membenarkan, adanya rencana penyelengaraan Bimtek yang akan dilaksanakan di Kota Malang pada 10 September mendatang oleh Pemdes. Namun, tidak ada pemotongan dana BUMO daru masing-masing Pemdes.
“Memang ada bimtek nanti pada tanggal 10 September. Tapi tidak ada pemotongan dana BUMO oleh masing-masing Pemdes untuk membiayai keberangkatan mereka (penjabat dan kades). Dan kami (DPMD) khususnya Bidang pemberdayaan tak tau menau tentang pemotongan dan BUMO itu,”bantah Notanubun

Bahkan, tambah dia, kegiatan Bimtek yang sesuai rencana akan dilaksanakan pada 10 September mendatang di Malang tersebut, belum ada kepastian, lantaran surat yang diajukan Pemdes ke DPMPD Kabupaten Maluku Tenggara ditolak.

“Surat dari masing-masing pemdes di tolak. Jadi, memang belum pasti bimtek di Kota Malang itu dilaksanakan. Untuk itu sekali lagi, saya mau katakan bahwa tidak ada pemotongan dana BUMO,”tutupnya.*** AS