Portal Berita Terkini Kebanggaan Orang Maluku

DPRD SBB Gelar Uji Puplik Rancangan Peraturan Daerah Untuk 4 Kecamatan

DPRD SBB Gelar Uji Puplik Rancangan Peraturan Daerah Untuk 4 Kecamatan

Piru, Cengkepala.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) gelar uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  tentang negeri, penetapan negeri dan saniri negeri untuk  4 kecamatan di kabupaten tersebut.

Uji Publik melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBB berlangsung di Gedung Hatutelu, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat ada Selasa (20/3).

Tampak Uji Publik dihadiri Sekda SBB, Mansur Tuharea, didampingi Asisten I Gaspar Pesireron, dan beberapa SKPD lingkup Kabupaten SBB, Ketua DPRD SBB J.H. Rutasouw, dan beberapa anggota DPRD, Komisi C, Camat Huamual Yusuf Hatala, Camat Seram Barat Rony Salehnusa, Camat Huamual Belakang Usman Manija Camat Kepulawan Manipa, Para kepala Desa,Raja dan Kepala Dusun dari empat Kecamatan.

Mengawali sambutannya, ketua DPRD SBB J.H Rutasouw mengucapkan terimakasih kepada seluru perwakilan dari 4 Kecamatan yang hadir. Dijelaskan, desa secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dengan hukum sendiri serta relatif mandiri.

“Pengakuan terhadap desa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen. Pasal 18 UUD Tahun 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undan dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah – daerah yang bersifat istimewa,” tegasnya.

Ditambhakan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat gukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia, yang diatur dalam undan-undang.

Pantauan media ini, dari Uji Puplik dijadwalkan oleh DPRD Kabupaten SBB untuk 11 Kecamatan, sementara ini telah di uji 4 kecamatan. Dalam pelaksanaan rapat Ranperda terdapat sejumlah tanggapan dan masukuan dari berbagai utusan desa dan dusun agar DPRD SBB mengatur Ranperda tentang penetapan negeri dan sandiri negeri secara profesional. Terdapat pelbagi kekeliruan dan berpotensi membangun konflik di tengah tengah masyarakat jika tidak segera direvisi.***(DK)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
about

Cengkepala.Com merupakan Portal Berita Terkini yang memuat berita-berita pilihan yang disediakan dalam sejumlah Rubrik.

Cengkepala.Com merupakan salah satu Service dari Tera Indo Pratama untuk  para client.

Our Service
  • Download Aplikasi Ojek Online
  • Daftar Ojek Online
  • Daftar Toko Online
  • Daftar Mobil Online
  • Jasa Pembuatan Website
  • Jasa Pembuatan Aplikasi 
  • Jasa Pasang Iklan

© 2017 – Tera Indo Pratama. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!