Portal Berita Terkini Kebanggaan Orang Maluku

DPRD SBB Segera Sahkan Perda, APMD : Aksi IKBH Tidak Berdasar

DPRD SBB Segera Sahkan Perda, APMD : Aksi IKBH Tidak Berdasar

Piru, Cengkepala.com – Aksi Ikatan Keluarga Besar Huamual (IKBH)  beberapa waktu lalu dibawah kepemimpinan Asiz Sillow dinilai tidak berdasar bahkan telah mematik kisruh sosial di seanteru kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) bahkan Maluku umumnya. Pasalanya Ormas bersifat paguyuban ini telah mengklaim hal-hal diluar koridornya.

Pernyataan tegas ini disampaikan koordinator Alinsi Pemuda Untuk Demokrasi, Yanto Lemosol kepada wartawan, Senin (13/08).

Yanto Lemosol Koordinator APMD Maluku.*** Foto/Istimewa

“IKBH bukan lembaga adat yang seenaknya mau membatalkan rancangan peraturan daerah godokan DPRD SBB yang mana telah melalui sejumlah mekanisme serta tinjauan ilmiah,” ungkap pria asal negeri Riring kecamatan Taniwel ini.

Dikatakakan, seirama dengan yang disampaikan anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Samson Atapari beberapa waktu lalu, bahwa persoalan adat tidak bisa dibawah ke masalah politik. Tidak pantas juga ada salah satu organisasi penguyuban mengomentari hal tersebut.

“Karena memang itu bukan tupoksinya. Mestinya jika mau komplen sejak mekanisme uji publik itu dilaksanakan. Atau bisa melalui surat resmi desa Luhu kepada Baleg jauh-jauh hari. Bukan saat ini. Terlamabat. Saya katakan, ini politik,” tegas Lemosol.

Alumnus Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) ini menjelaskan, desa-desa di SBB sudah sangat membutuhkan rancangan ini untuk di sahkan. Paslanya, hampir 95 persen desa-desa di SBB masih dikepalai Pejabat Sementara (PJS) yang tentu PJS diintervensi langsung oleh pemkab dalam hal Bupati Muhammad Yasin Payapo.

“Kami kira tidak ada alasan untuk tidak ditetapkan. Kami keras, tegas mendesak Perda itu harus segera di sahkan tepat pada waktu yang ditentukan,” ungkapnya.

Lemosol bahkan mempertanyakan anggota Baleg yang didalamnya terdapat putra asli negeri Luhu yang berjumlah 4 orang.

“Mekanisme dilalui disaksikan 4 putra asli orang adat ini. Lalu kenapa tidak ada komplein serupa jika itu perda diatur tidak sesui. Aneh sekali. Kami melihat hal yang di mainkan IKBH syarat politk,” tegas Lemosol kepada wartawan didampingi sekretarisnya, Deki Pelatu.

Menutup keterangannya, Lemosol atas nama Alinasi Pemuda untuk Demokrasi menyatakan sikap dukungan perda segera ditetapkan oleh DPRD kabupaten SBB.

“Pak Bupati jangan diam saja. IKBH sungguh telah melewati batas batas kerja strata organisasi paguyuban. Kalaupun ia benar tindakan IKBH, lalu kenapa baru sekarang. Jangan korbankan 90 desa hanya karna 2 desa yang ada,” tutupnya.***(DK)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
about

Cengkepala.Com merupakan Portal Berita Terkini yang memuat berita-berita pilihan yang disediakan dalam sejumlah Rubrik.

Cengkepala.Com merupakan salah satu Service dari Tera Indo Pratama untuk  para client.

Our Service
  • Download Aplikasi Ojek Online
  • Daftar Ojek Online
  • Daftar Toko Online
  • Daftar Mobil Online
  • Jasa Pembuatan Website
  • Jasa Pembuatan Aplikasi 
  • Jasa Pasang Iklan

© 2017 – Tera Indo Pratama. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!