GMM-J Tuntut KPK RI Panggil Bupati SBB
Tuntut KPK agar pangil bupati SBB untuk klarifikasi terkait polemik pemotongan alokasi dana desa (ADD).
Cengkepala.com – Gerakan Mahasiswa Maluku Jakarta (GMM-J) gelar aksi unjuk rasa terkait kasus dugaan pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Yasin Payapo, Kamis (34/05).
Aksi unjuk rasa digelar tepat didepan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dalam aksinya, massa aksi mendesak KPK segera mengambil bagian dalam indikasi penyelewangan anggaran yang diperuntukan untuk desa se-kabupaten berjulukan Saka Mese Nusa itu.
“Aksi hari ini terkait dugaan pemotongan ADD berdasarkan SK bupati No :412.2-437 yang mengatur serta menetapkan perubahan postur anggaran ADD tahun 2017 dari 92 desa di kabupaten SBB.” ungkap koordinator GMM-J Ifand Wakano, Kamis (24/05).
Ifan menjelaskan, penyesuain postur anggaran atau dugaan penyelewengan tersebut mencapai 1,5 % atau setarah dengan Rp 7 juta sampai Rp 35 juta rupiah per 92 desa yang terseber di SBB. Dikatakan, isu ini akibat kelalaian Pemkab karena tidak mengatur ritme informasi kabupaten.
“Perlu hal ini diklarifikasi oleh pemerintah daerah SBB jika ini hanya sebatas isu. Kasus ini viral dan menjadi konsumsi publik,” ungkapanya.
Atas dasar itulah, kata ifand wakano, pihaknya ingin menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya, mendesak KPK segera panggil bupati SBB karena terindikasi kasus pemotongan alokasi dana desa (ADD). Namun sebaliknya, jika itu menjadi sebuah kebenaran maka KPK segara tangkap bupati karena mengunakan jabatanya untuk memperkaya diri.
“Jika benar terbukti kebenaran dan keaslian kasus tersebut, maka kami minta tegas kepada KPK untuk segera memangil bupati SBB. Usut tuntas kasus pemotongan alokasi dana desa (ADD) yang telah menjadi konsumsi publik di masyarakat jika kasus ini tidak ditindak lanjuti maka kami akan kembali lagi di KPK dan kementrian keuangan dengan masa sebanyak-banyaknya,” pungkas dia.** (Rul)