Piru, Cengkepala.com – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Adjait, diduga sengaja memelihara mafia izin transportasi angkutan umum didinas yang dipimpinnya itu. Pasalnya sejumlah mafia izin trayek angkutan umum di SBB dibiarkan leluasa begitu saja. Meskipun sebelumnya sudah ada laporan perihal sejumlah pungutan tanpa dasar kuat kepada masyarakat yang dilakukan oleh pegawainya, namun hingga kini belum ada langkah tegas Dishub SBB.
Hal tersebut mematik perhatian ketua Walang Aspirasi Masyarakat Seram Bagian Barat, Krestean Sea untuk bicara. Sea yang merupakan putra asli SBB asal kecamatan Taniwel itu dengan tegas menegaskan kekesalannya terhadap lambannya penanganan pegawai bandel di kabupaten bertajuk saka mese nusa itu.
“Saya meminta Pak Bupati membentuk tim investigasi dari tim Saber Pungli yang dibentuk akhir 2017 lalu,” tegas Sea kepada cengkepala.com, Sabtu (27/07).
Sea menilai, Tim Saber Pungli di kabupaten SBB seakan tak berdaya dengan ulah oknum pegawai Dishub yang beritanya sudah beredear 1 bulan terkahir. Menurutnya, Bupati harus turun tangan dengan memanggil kepala dinas pehubungan untuk mem-fokus-kan visi kasi bae SBB.
“Selesaikan masalah pungutan liar dan sampaikan maaf secara lugas kepada publik. Tindak tegas oknum pegawai tersebut, jangan ada pembiaran seperti ini,” ungkap Sea.
Senada dengan Sea, Reinaldi Pikahulan, aktivis Literasi di kabupaten SBB tepat kecamatan Huamual pun menegaskan hal yang sama. Menurut Pikahulan, tidak dapat dibenarkan apalagi dibiarkan berkeliaran bebas melancarkan aksi yang bertolak belakang dengan hukum. Mengingat Pemerintah SBB saat ini giat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Salah satunya memudahkan masyarakat dalam kepengurusan administrasi perizinan dan lain-lain.
“Jangan masyarakat dibuat susah. Kadis Perhubungan SBB, Adjit harus cepat dievaluasi,” singkat Pikahulan.
Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, diduga kuat mafia izin transportasi angkutan umum di lakukan oleh salah satu pegawai Dishub SBB atas nama Zachrias Renwarin alaes Jek.
Renwarin diduga dengan sengaja memperlambat pengurusan dokumen Izin Transportasi Angkutan Umum padahal pengusaha telah menyetor sejumlah uang kepadanya.
Amphi, salah satu korban izin trayek angkutan diwawancarai pekan kemarin mengaku ditipu mentah-mentah oleh pegawai Dishub. Dikatakan, kepengurusan sengaja dipermainkan, bahkan terkesan begitu sulit hingga satu tahun sejak 2017 sampai hari ini belum juga terbit.
“Padahal kita telah membayar biayanya kepada pak Jek Dishub,” kata Amphi salah satu pemilik Angkutan Umum saat terjaring Razia STNK Kendaraan oleh Sat Lantas Polres SBB kepada Media ini di Piru, Jumat (20/7/2018).
Penelusuran menemukan fakta bahwa sampai hari ini Jumaat (27/7/2018) banyak Angkutan Umum yang beroperasi tanpa Izin Transportasi Angkutan Umum seperti Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Buku Uji (KIR) maupun Kartu Pengawasan (KP).
Renwarin digadang-gadang telah menerima sejumlah uang dari sejumlah pengusaha untuk izin trayek di SBB. Bukan saja pada pengusaha yang bernama Amphi. Namun angkutan umum bernomor polisi DE 7016 BU a.n Semy Kwee maupun angkutan milik Aher Pattilouw pun menjadi korbannya.
Ather Pattilow, menyatakan, dalam pengurusan Izin Transportasi Angkutan Umum tersebut Renwarin meminta uang secara bertahap dan bervariasi alias dicicil hingga mencapai 4 (empat) jutaan namun telah bertahun-tahun Izin tersebut tidak pernah terbit.
Padahal, biaya pengurusan Izin Transportasi Angkutan Umum resmi berkisar Rp. 2.500.000-, dan pengurusannya hanya dalam kurun waktu 3 (tiga) hari.
“Kami minta Bupati SBB Moh Yasin Payapo mempunyai hati nurani dan berpihak kepada rakyat, bentuk Tim Investigasi melalui Tim Saber Pungli SBB untuk menyikapi permainan pegawai nakal ini,” pinta Pattilow.
Tim Investigasi harus dibentuk untuk mengusut kasus ini sebab akibat perbuatan Renwarin yang menyalahgunakan kewenangannya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Tim Saber Pungli SBB harus mengusut kasus ini apakah terjadi Pungli atau tidak.** (DK)
