Ambon – Cengkepala.com – Persoalan kemiskinan di Maluku sempat menyedot perhatian media massa dan viral di media sosial. Pasalnya keterpurukan Maluku dikaitkan dengan kegagalan Gubernur Maluku, Ir. Said Assegaff dalam memimpin bumi Maluku. Perihal tersebut, mendapat sanggahan sejumlah tokoh dan aktivis di Maluku. Seperti sanggahan yang satu ini, datang dari Anggota Legislatif (Aleg) partai Golkar, Anos Jermias.
Anos Jermias kepada wartwan menebar tudingan kepada sejumlah pihak yang menurutnya juga bertangung jawab atas kemiskinan di bumi raja- raja ini.
“Sebagai kader Golkar, Beta mau bilang tudingan itu salah sasaran, massa semua terlibat dari masalah anggaran kok Gubernur yang disalahkan saat Maluku disebut miskin,” ungkap Jermias. Dikatakan, kemiskinan Maluku adalah juga tanggung jawab rekan rekannya di DPRD Maluku.
Menurutnya, kemiskinan Maluku bukan hanya tanggung jawab Gubernur semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab 44 anggota DPRD Maluku. Pasalnya semua program-program pemberdayaan masyarakat juga dibahas dan digodok di DPRD Maluku.
“Hal ini sehingga semua (para anggota DPRD terlibat dalam masalah anggaran, sementara tugas Gubernur hanya mengekesekusi program- program yang telah disetujui oleh DPRD Maluku.
Tudingan terhadap kemiskinam Maluku juga wajib dialamatkan ke Pemerintah Pusat,” tegasnya.
Diungkapkan Anos, Provinsi Maluku sengaja dimiskinkan karena regulasi wilayah teritorial laut hanya 12 Mil sementara wilayah yang sering menjadi lokasi penangkapan ikan (Fishing Ground) yang karena banyak sumber ikannya adalah di luar 12 Mil.
“Misalnya di Kepulauan Aru banyak kapal- kapal asing masuk dan menangkap ikan di sana, tanpa memberikan efek kesejahteraan bagi masyarakat lokal di sana, saya punya video lengkap , sengaja Beta data dan abadikan karena Beta ingin tahu,kenapa dibilang miskin karena kabupaten (kepulauan Aru termiskin no dua di Maluku setelah MBD,” bebernya.
Seperti pernyataan Gubernur beberapa waktu lalu, tudingan kesalahan juga arahkan ke Pemerintah Kabupaten Kota di Maluku , menurut Aleg yang berlatar belakang pengurus olahraga ini, karena ketidak pedulian pemerintah di kabupaten maka para Bupati mengelola kabupaten layaknya raja- raja kecil sehingga mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya.
“yang sering terjadi di kabupaten adalah, Bupati perintah diri sendiri, jarang turun ke masyarakat, hanya turun ke masyarakat hanya pada waktu mau kampanye, hambur sana , hambur sini janji sana janji sini tetapi akhirnya semuanya hanya uap dan kosong belaka,” tebas Anos mengkritik.
Kritikan pedas Anos pun melayang pada dinas teknis di sejumlah Kabupaten. Menurut pengamatan pria asal MDB ini, dinas – dinas teknis di kabupaten belum dapat menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di daerahnya.
“Sampai hari ini Beta juga seng tau apa yang telah dikerjakan oleh Dinas Perikanan di Kabupaten- Kebupaten terhadap pembudi budi- dayaan rumput laut, karena sampai sekarang saya temui ada banyak komoditi rumput laut yang tertahan, tidak terjual, sebenarnya dinas dunas itu bisa kerja kaseng, jangan hanya kalau mau ke Jakarta semuanya beramai- ramai mangurebe, tetapi turun ke Kecamatan untuk meninjau masyarakat malas,” pungkasnya.** (Nicko | Rul)