Maluku Genjot Infrastruktur dan Aktivasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Ambon, CENGKEPALA.COM – Pemerintah Provinsi Maluku tengah mempercepat pembangunan infrastruktur dan aktivasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Koperasi Merah Putih) sebagai bagian dari gerakan revolusi ekonomi masyarakat yang dicanangkan Presiden. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Maluku dalam Rapat Konsolidasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Maluku yang digelar pada Senin, (20/10/25)

Wagub menjelaskan bahwa perintah presiden ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan MOU antara Danantara dengan Agridas dan TNI. “Hari Rabu kemarin baru saja MOU antara Danantara dengan Agridas dan TNI, sehingga pada hari Kamis pagi saya sampaikan ke seluruh Kadis kabupaten kota untuk berkoordinasi dengan pihak TNI untuk pembangunan gerai Koperasi Merah Putih,” ujarnya. Bahkan, peletakan batu pertama telah dilakukan pada hari Jumat.

Koperasi Merah Putih dipandang sebagai instrumen penting untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan. “Selama ini sejak krisis moneter 98, ekonomi Indonesia dipegang oleh kapitalisme. Koperasi ini selain sebagai pemberdayaan masyarakat, juga merupakan tangan pemerintah di daerah untuk mengembalikan ekonomi yang tadi dipegang oleh kapitalisme,” jelasnya.

Selain pemerataan ekonomi, Koperasi Merah Putih juga berperan dalam ketahanan pangan. “Kalau Indonesia dalam kondisi perang, kita hanya mampu bertahan 3 bulan saja karena logistik pangan dan ketahanan energi kita lemah. Makanya koperasi ini diperintahkan segera untuk membentuk bagian dari ketahanan ekonomi,” tegas Wagub.

Saat ini, Pemprov Maluku fokus pada fase kedua, yaitu aktivasi gerai Koperasi Merah Putih. TNI telah membangun 12 gerai di Maluku dengan standar lahan 20×30 meter. Tantangan utama adalah ketersediaan lahan, terutama di wilayah perkotaan.

Untuk mendukung aktivasi, Pemprov Maluku juga mendorong aktivasi Simpedes. “Simpedes itu baru 752 dari 1.235 yang memiliki akun Simpedes. Aktivasi bisnis akan dilakukan secara digital melalui akun Simpedes agar pemerintah daerah dan pusat dapat memantau aktivitas koperasi,” kata Wagub.

Pemerintah juga telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mendata wilayah yang memiliki masalah internet. Selain itu, project management dan asisten bisnis juga dilatih di BPSDM Wailela untuk meningkatkan literasi perkoperasian. “Masing-masing kota mengirimkan 2 perwakilan, ditambah 2 dari provinsi, jadi 24 orang. Ditambah 123 asisten bisnis tersebar di 11 kabupaten kota, dimana 1 orang asisten bisnis dia menampung 10-11 koperasi,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku, Fitra A.M. Ambon, menegaskan komitmennya untuk mendukung program ini. “Kami akan terus berupaya meningkatkan literasi perkoperasian di masyarakat. Pelatihan-pelatihan akan kita intensifkan agar masyarakat lebih memahami manfaat dan cara kerja koperasi,” ujarnya.

Fitra juga menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi kendala-kendala di lapangan, termasuk masalah lahan dan infrastruktur internet.

“Kami optimis, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI, dan masyarakat, program Koperasi Merah Putih ini akan berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Maluku,” pungkasnya.(CP-01)