Ambon, CENGKEPALA.COM – Pemerintah Provinsi Maluku memastikan ketersediaan bahan pangan strategis aman hingga akhir 2025, di tengah fluktuasi harga komoditas. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Coffee Morning yang membahas ketahanan pangan dan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di The Viuw cafe, Selasa (16/12/25).
Kegiatan yang diprakasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Maluku , dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo Promal, Melkias M Lohy, Turut melibatkan sejumlah dinas dan instansti terkait.
Lewat kesempatan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku, Faradillah Atamimi, menyebut stok pangan dan bahan pokok untuk tiga bulan kedepan ttercukupi. Dimana Stokberas mencapai 40 ribu ton, cukup untuk dua hingga tiga bulan ke depan. Pasokan komoditas lain seperti bawang merah, bawang putih, cabai, telur, dan daging ayam juga terjaga.
Selain itu lanjutnya, menjelang pelaksanaan MBG pada Januari 2026, Pemprov fokus memperkuat cadangan pangan lokal, dengan mengoptimalkan umbi-umbian dan jagung sebagai alternatif pengganti beras.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Maluku, Ilham Tauda, melaporkan tren positif sektor pertanian dengan peningkatan produksi beras 12% pada 2025. Surplus jagung juga tercatat, sementara komoditas lain seperti bawang merah dan telur ayam masih defisit. Maluku menjadi salah satu provinsi penerima program pengembangan peternakan terintegrasi untuk meningkatkan produksi ayam dan telur.
Ilham memaparkan bahwa telur ayam dan daging ayam masih defisit, masing-masing sekitar 39 persen dan 30 persen. Namun, daging sapi justru surplus hingga 125 persen, sehingga mampu menopang kebutuhan daerah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Maluku ditetapkan sebagai salah satu dari 12 provinsi penerima program pengembangan peternakan terintegrasi dari Kementerian Pertanian, dengan target produksi 100 ribu ekor ayam.
“Kami berharap ke depan, dengan dukungan Kementerian Pertanian, kebutuhan daging ayam dan telur bisa dipenuhi hingga 70–80 persen dari produksi lokal,” jelas Ilham.
Ia menegaskan, penguatan sektor hulu pertanian dan peternakan menjadi kunci agar MBG tidak hanya bergantung pada pasokan luar, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak Maluku.
Kemudian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, yang diwakili Kabid SMA, Fence Mandaku menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan MBG. Menyoroti persoalan seperti kesenjangan target layanan, kasus keracunan makanan, dan transparansi penetapan mitra yayasan. Pemanfaatan bahan pangan lokal didorong untuk menjamin mutu makanan dan mendukung petani lokal.
Ia mengungkapkan, berdasarkan temuan Ombudsman RI, terdapat sedikitnya delapan persoalan utama dalam pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Salah satu yang paling menonjol adalah kesenjangan antara target dan realisasi layanan.
Di Provinsi Maluku, dari sekitar 298 SMA, baru 94 sekolah yang terlayani program MBG, atau sekitar 32 persen. Kondisi serupa juga terjadi pada jenjang SMK dan SLB.
Selain itu, Fence juga menyoroti belum transparannya penetapan mitra yayasan dan Satuan Pelayanan Gizi (SPG), yang dinilai rawan konflik kepentingan. Beban kerja SPG yang tinggi, dengan satu dapur harus melayani hingga 3.000 siswa, dinilai berisiko menurunkan kualitas layanan.
Temuan lainnya meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan honor, hingga ketidaksesuaian mutu bahan baku pangan. Karena itu, Fence mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal Maluku yang dinilai lebih segar, sehat, dan mudah diawasi.
kesempatan terakhir , Kepala Dinas Kesehatan Maluku, dr. Yan Aslian Noor, menegaskan komitmen mengawal ketat pelaksanaan MBG agar aman, sehat, dan memenuhi standar kesehatan. Dinas Kesehatan terlibat langsung dalam pengawasan, termasuk verifikasi dapur dan penyedia layanan.
“Dari 69 Satuan Pelayanan Gizi (SPG), 16 telah memenuhi syarat dan disertifikasi. Pengawasan dilakukan kolaboratif dengan Balai POM dan Kementerian Kesehatan,” jelasnya.
Dengan Pemprov Maluku optimistis, dengan sinergi lintas OPD dan koordinasi intensif, ketahanan pangan daerah tetap terjaga dan program MBG berjalan sukses demi peningkatan gizi masyarakat.(CP-01)
