Menggunakan ADD, Warga Desa Laturake Pertanyakan Proyeksi Gorong-Gorong Anggran Tahun 2015
Ambon, cengkepala.com – Warga Desa Laturake Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Yohanis Maketake, mempertanyakan pembangunan gorong-gorong yang dikerjakan dari tahun 2015 dengan mengunakan dana ADD, yang sampai saat belum juga diselesaikan.
“Ada enam buah gorong-gorong yang dikerjakan dengan anggaran ADD 2015, berlanjut sampai 2018. Tetapi saat ini belum juga diselesaikan. Padahal reins waktunya sudah empat tahun,” ujar Maketake kepada media ini (03/5).
Dikatakan dari total enam unit itu, tiga diantaranya terdapat dibagian dalam desa yang sudah diselesaikan. Tetapi tiganya lagi yang letaknya dibagian ujung Desa, masih terbengkalai sampai saat ini. Padahal anggaran yang diperuntukan cukup besar.
Olehnya itu, dia meminta kepada Raja Negeri Laturake Thomas Andre Mawene untuk mempertangungjawabkan anggaran tersebut. Karena pembangunan gorong-gorong dengan mengunakan sebagaian dari dana ADD selama empat tahun berturut-turut belum diselesaikan, maka perlu dipertanyakan.
“Masyarakat bertanya-tanya dengan pembangunan ini. Kenapa tiga unit saja yang diselesaikan, sisahnya tidak. Padahal anggaran yang diperuntukan mencapai puluhan juta. Belum diselesaikan gorong-gorong ini, membuat warga makin sulit ketika melewati daerah itu,” katanya.
Alumni Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) ini mengakui, selain gorong-gorong, ada juga bantuan Rp 300.000.000 tahun 2017 dari Balai Sungai Provinsi Maluku untuk pembangunan air bersih. Namun anggaran tersebut tidak terpakai habis.
Hal ini diketahui karena pembelian Pipa Air hanya sebagian saja yang dipergunakan, diri hutan tempat kepala Air menuju Desa. Sementara dalam desa sendiri, mengunakan Pipa lama dari proyek PNPM mandiri untuk penyambungan dari rumah ke rumah.
“Anggaran bantuan tiga ratus juta ini, juga kami pertanyakan. Kenapa, tidak sediakan semuanya dari Pipa baru, harus mengunakan Pipa lama dari PNPM. Padahal, anggaran masih tersisah banyak ?,” tanya Maketake.
Raja Negeri Laturake Thomas Andre Mawene harus bertanggungjawab terhadap masalah itu. Paling tidak dilakukan pemeriksaan pemakaian anggaran, karena bantuan yang diberikan untuk kepentingan masyarakat dan desa. Tetapi pada kenyataanya, ada upaya cari untung dibalik proyek itu.
Bahkan kata dia, berdasarkan musyawarah Negeri, telah melahirkan sebuah program bantuan kepada Mahasiswa Lulus Sarjana di Desa tersebut, akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 Juta per orang, anggarannya bersumber dari dana ADD. Namun di tahun 2017 lulusan Sarjana sebanyak 10 orang, kepala desa hanya membagikan kepada orang dekatnya.
“ Dari 10 lulusan Sarnjana sebagian saja yang mendapatkan bantuan itu, sisahnya tidak. Padahal sudah ada kesepakatan bersama sebelumnya setiap Sarjana diberikan bantuan 1 juta. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya,” pungkasnya .**(Whb/Rul)