Cengkepala

Menggunakan ADD, Warga Desa Laturake Pertanyakan Proyeksi Gorong-Gorong Anggran Tahun 2015

Ambon, cengkepala.com – Warga Desa Laturake Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat   (SBB) Yohanis Maketake, mempertanyakan pembangunan gorong-gorong yang dikerjakan dari tahun 2015 dengan mengunakan dana ADD, yang sampai saat belum juga diselesaikan.

Ilustrasi**

“Ada enam buah gorong-gorong yang dikerjakan dengan anggaran ADD 2015, berlanjut sampai 2018.  Tetapi saat ini  belum  juga diselesaikan. Padahal reins waktunya sudah empat tahun,” ujar Maketake kepada media ini (03/5).

Dikatakan dari total enam  unit itu, tiga diantaranya terdapat dibagian dalam desa yang sudah diselesaikan. Tetapi tiganya lagi  yang letaknya dibagian ujung Desa, masih terbengkalai sampai saat ini. Padahal anggaran yang diperuntukan cukup besar.

Olehnya itu,  dia meminta kepada  Raja Negeri Laturake Thomas Andre Mawene untuk mempertangungjawabkan anggaran tersebut. Karena pembangunan gorong-gorong dengan mengunakan sebagaian dari dana ADD selama empat tahun berturut-turut  belum diselesaikan, maka perlu dipertanyakan.

“Masyarakat bertanya-tanya dengan pembangunan ini.  Kenapa tiga unit saja yang diselesaikan, sisahnya tidak. Padahal anggaran yang diperuntukan mencapai puluhan juta. Belum  diselesaikan gorong-gorong ini, membuat warga makin sulit ketika melewati daerah  itu,” katanya.

Alumni Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) ini mengakui, selain  gorong-gorong, ada juga bantuan Rp 300.000.000 tahun 2017 dari Balai Sungai Provinsi Maluku untuk pembangunan air bersih. Namun anggaran  tersebut tidak terpakai habis.

Hal ini diketahui karena pembelian Pipa Air  hanya sebagian saja yang dipergunakan, diri hutan tempat kepala Air menuju Desa. Sementara dalam desa sendiri,  mengunakan Pipa lama dari proyek PNPM mandiri  untuk penyambungan dari rumah  ke rumah.

“Anggaran bantuan tiga ratus juta ini, juga kami pertanyakan. Kenapa,  tidak sediakan semuanya dari Pipa  baru, harus mengunakan Pipa lama dari PNPM. Padahal, anggaran masih tersisah banyak ?,” tanya Maketake.

Raja Negeri Laturake Thomas Andre Mawene harus bertanggungjawab  terhadap masalah itu.  Paling tidak dilakukan pemeriksaan pemakaian anggaran, karena bantuan yang diberikan untuk  kepentingan masyarakat  dan desa. Tetapi pada kenyataanya, ada  upaya cari  untung dibalik proyek itu.

Bahkan kata dia, berdasarkan musyawarah Negeri, telah melahirkan sebuah program  bantuan  kepada Mahasiswa Lulus Sarjana di Desa tersebut, akan mendapatkan bantuan  sebesar  Rp 1 Juta per orang, anggarannya bersumber dari dana ADD.  Namun di tahun  2017  lulusan Sarjana sebanyak 10 orang,  kepala desa hanya membagikan kepada orang dekatnya.

“ Dari 10 lulusan Sarnjana  sebagian saja yang mendapatkan bantuan itu, sisahnya tidak. Padahal sudah ada kesepakatan bersama sebelumnya setiap Sarjana  diberikan bantuan 1 juta.  Tetapi yang terjadi malah sebaliknya,” pungkasnya .**(Whb/Rul)

 

Views: 3