Jakarta | Cengkepala.Com : Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengungkapkan keprihatinannya karena masih banyak dana ke daerah yang mengendap di rekening pemerintah daerah, dan tidak dimanfaatkan maksimal oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing
“Sampai November 2019, masih ada 186 triliun rupiah dana transfer daerah dan dana desa yang masih mengendap di rekening daerah,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja (raker) dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang membahasa dana transfer ke daerah dan peruntukkannya dalam APBN 2020 di Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Menteri Keuangan menyayangkan hal tersebut, karena seharusnya dana yang sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk daerah itu, dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
“Di satu sisi kami rajin transfer, tapi cuma mengendap di rekening daerah saja. Ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Padahal kan tiap rupiah, kalau bisa dibelanjakan, dapat meningkatkan kegiatan di daerah,” ujar Menkeu.
Namun anggota Komite IV DPD asal Sulawesi Selatan Ajiep Padindang mengatakan, dana transfer daerah, khususnya dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat sebesar Rp 72 triliun masih belum cukup.
“Roadmap ada, kami sudah pegang untuk pemanfaatan dana desa sekian tahun, tapi dengan alasan ketidakmampuan keuangan negara dan tidak tercapai, itu akan jadi janji pemerintah pusat,” kata Ajip.
Ia juga menyoroti soal kebijakan dana desa yang 5 persennya dapat digunakan untuk perangkat desa, tapi ternyata tidak dapat diimplementasikan. Karenanya Ajip meminta perubahan Undang-Undang Perimbangan Keuangan yang seharusnya menjadi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah harus dipercepat.
“Karena semua akar permasalahannya dari situ. Berapapun transfer ke daerah, dari segi kuantitatif, tidak akan mampu memberikan daya dorong yang cukup bagi pertumbuhan ekonomi di daerah,” tandas Ajip.
Sumber : RRI
