Portal Berita Terkini Kebanggaan Orang Maluku

Menyoal ADD/DD di Selasi dan Elara, Kejari Namlea Disemprot Mosi Tidak Percaya Masyarakat

Menyoal ADD/DD di Selasi dan Elara, Kejari Namlea Disemprot Mosi Tidak Percaya Masyarakat

Ambon, cengkepala.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Namlea saat ini krisis kepercayaan dari masyarakat kecamatan Ambalau kabupaten Buru Selatan. Pasalnya, hingga hari ini (Rabu, 26/09), Kejari Namlea belum mampu menjelasakan atau membalas aduan masyarakat terkait penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di desa Elara dan Selasi. Padahal aduan masyarakat sudah disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Kejari Namlea sejak 2017 Silam.

Hamis Souwakil, mahasiswa asal negeri Elara kepada media ini mengakui adanya  keganjalan selama proses pelaporan pada akhir 2017 lalu. Dirinya pula membenarkan, pihaknya yang bernaung dibawah paying Gerakan Mahasiswa Pemerhati Rakyat Maluku (The action student of observer society) yang mengawal ketat proses pelaporan tersebut.

Disampaikan Hamis, sebelumnya, Kejari Namlea telah merespon surat aduan dari masyarakat dan mahasiswa kedua desa tersebut. Namun terindikasi ketidak beresan dalam proses tersebut.

“Respon Kejari pada awalnya dengan melalukan perjalanan pertama yang dikomandoi oleh Kasi Intel ke Elara dan Selasi tepat satu bulan pasca laporan dimasukan. Naum tak ada hasil, hanya ada dokumentasi berupa selfie ria belaka,” terang Souwakil.

Souwakil melanjutkan, karena tidak puas dengan kunjungan Kejari yang diketahui hanya melakukan pemeriksaan “dibawah tangan”, Kemudian sejumlah aktivis asal desa Elara dan tokoh masyarakat/Adat desa Selasi kembali mendatangi Kejari Buru dengan cara melakukan demonstrasi pada tanggal 11 Januari 2018 lalu.

Diceritakan Sowakil, di depan kantor Kajari Buru pihaknya mendapat respon langsung oleh kepala kejari dengan memberikan/mengalihkan masalah yang sama dari kasi Intel kepada Kasi Pidum dan Kasi Pidsua. Hal ini karena kasi Intel dinilai tdak becus menagani aduan masyarakat dan pelapor (masyarakat).

Kemudian pada tanggal 23 Januari 2018, tim Kejari Buru kembali menyambangi Ambalau dan sampai di desa Elara dan Selasi. Metode pemriksaan menurut Souwakil jauh sangat berbeda dengan yang dilakukan pertama.

Masyarakat awalnya mengira pemeriksaan ini adalah benar-benar pemeriksaan karena pihak kejaksaan datang dengan data (Apebedes dan LPJ) yang diambil dari dinas PMD yang berkaitan dengan 2 desa tersebut.

Pemeriksaan dilakukan sampai sore hari setelah berkeliling di dua desa tersebut untuk melihat bukti dan disesuaikan dengan LPJ dan APEBEDES kedua desa.  Selain itu,  penyidik (KAJARI) pun juga memeriksa pihak yang diduga menyalah gunakan ADD/DD yang nama-namanya terdapat pada LPJ.

Pemeriksaan itu tidak dihadiri oleh kedua pejabat desa, baik Din Saliuw sebagai pejabat desa Elara atau Jabir Loilatu sebagai pejabat Selasi (keduanya demisioner). Setelah pemeriksaan, pihak Kejati kembali ke Namlea melalui jalur Namrole dengan menggunakan long boat.

“Setelah pemeriksaan kami selalu melakukan pengawalan kepada masalah ini dengan selalu mendatangi kantor Kejari Buru. Masalah ditangani oleh Kasi Pidum selaku Kasi yang dipercayai Kepala Kejaksaan. Seiring berjalannya waktu dan katong tetap melakukan pengalawalan, pihak kajari meminta kami agar tidak selalu melakukan pengawalan kepada mereka karena mereka merasa ditekan,” akui Souwakil.

Souwakil mengakui, Kejari Namlea meminta untuk terus mempercayai dan tak perlu mengawal agar dalam kerja Kejari tidak terkesan ada tekanan. Permintaan Kejari Namlea di sanggupi. Namun berbulan-bulan tinggal dinamlea guna pengontrolan tidak ada hasil apapun.

“Kami kembali  menanyakan keberadaan masalah ini dari Kasi Pidum dan beliau pun meresponnya dengan mengatakan masalahnya telah diangkat ke Kasi Pidsua jadi,  sialahkan hubungi kasi pidsus. Dan saya sudah tidak lagi berurusan dengan kasus ini,” terang Souwakil.

Souwakil menyatakan, pada tanggal 24 September 2018 dirinya kemabli mencoba untuk menghubungi pihak Kejari dalam hal ini Kasi Pidsus. Kali ini ditanggapi namun dengan tanggapan yang tidak baik.

“Kasi Pidsus pun menjawab pertanyaan saya dengan suara kasar dan mengatakan kalau mau datang saja ka kantor dan panggilan pun langsung dimatikan.  Jujur secara pribadi kami merasa kesal terhadap pihak Kejari yang tidak ada kejelasan terhadap kami sebagai pelapor. padahal kami memiliki hak untuk memperoleh hasil dari laporan aduan karupsi kam dan itu adalah tuntutan UU,” endusnya.

Hamis Souwakil mengakui, dirinya tidak sendiri. Kepada wartawan, dirinya dan Kadir Loilatu, pemuda asal desa Selasi selaku representasi warga kedua desa mengakui kekesalan mereka terhadp Kejari Namlea.

“Masalah ini akan tetap kami kawal hingga sampai yang bersalah ditangkap, sehingga hal ini menjadi efek jerah untuk pemimpin desa kami  berikutnya,” tegas Hamis.

Sementara itu, Kadir Loilatu, singkat bicara menyatakan, satu hal yang penting adalah kami menuntut perkataan Kepala Kejakasaan negri Namlea bahwa akan mempenjarakan kedua pejabat ini untuk menjadi contoh buat pejabat ataupun kepala desa yang ada pada Kabupaten Buru Dan Buru Selatan.

“Cepat atau lambat masalah ini harus diselesaikan karena cukup memakan waktu  hampir setahun,” pungkas Loilatu.*** Rul/MR

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
about

Cengkepala.Com merupakan Portal Berita Terkini yang memuat berita-berita pilihan yang disediakan dalam sejumlah Rubrik.

Cengkepala.Com merupakan salah satu Service dari Tera Indo Pratama untuk  para client.

Our Service
  • Download Aplikasi Ojek Online
  • Daftar Ojek Online
  • Daftar Toko Online
  • Daftar Mobil Online
  • Jasa Pembuatan Website
  • Jasa Pembuatan Aplikasi 
  • Jasa Pasang Iklan

© 2017 – Tera Indo Pratama. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!