Muswil PKB Maluku, Anggia Dorong Konsolidasi Kader

Ambon , CENGKEPALA .COM- Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Provinsi Maluku yang berlangsung di Swisbell Hotel Ambon, Rabu (3/12/25). Dalam kesempatan itu , Ia memberikan pesan penting tentang konsolidasi, penguatan kader, serta tantangan pembangunan ekonomi daerah. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus Wilayah PKB Maluku, termasuk Ketua DPW PKB Maluku Basri Damis, serta perwakilan partai lain yang hadir.

Dalam sambutannya, Anggia menegaskan bahwa Muswil bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyatukan kekuatan politik PKB dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, peningkatan jumlah kursi legislatif bukan satu-satunya ukuran keberhasilan partai. “Ini bukan hanya soal angka. Kader PKB harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat—baik soal kesehatan, akses layanan publik, hingga kesejahteraan,” tegasnya.

Anggia juga menyinggung tantangan kepala daerah dan fraksi terkait kebijakan fiskal yang membebani daerah. Ia menyoroti potensi besar sumber daya alam Maluku, terutama perikanan dan migas, namun menyatakan kekayaan ini belum memberikan manfaat maksimal. Ia mengenang pengalamannya bertemu nelayan di Maluku Tengah yang terpaksa menjual ikan untuk membeli makanan instan.

“Kita lahir di tengah kekayaan laut, tetapi masih banyak masyarakat yang belum menikmatinya. Ini harus menjadi perhatian kita semua,” ujarnya. Ia berharap Muswil menjadi ruang lahirnya ide-ide inovatif untuk percepatan pembangunan.

Sementara itu, Basri Damis menyoroti keras kebijakan fiskal nasional yang dinilai kurang berpihak pada daerah kepulauan terluar seperti Maluku. Ia menyebut usulan pinjaman pemerintah pusat sebesar Rp1,5 triliun tidak cukup untuk mendorong pembangunan. “Kalau mau pinjam 1,5 triliun itu sangat sedikit. Saya minta gubernur mengajukan pinjaman 5 sampai 10 triliun. Maluku punya dua blok migas besar Blok Masela dan Blok Binaiya,” katanya.

Basri menjelaskan bahwa PKB Maluku telah merumuskan konsep gugus pulau sebagai model pembangunan berbasis geografis, namun keterbatasan anggaran menghambat implementasinya. Ia menegaskan Maluku meminta haknya sendiri, bukan belas kasihan, dan berpotensi menjadi provinsi maju dengan kekayaan migas dan perikanan. “Pelajaran dari pertambangan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara harus kita jadikan acuan agar tidak mengulang kegagalan,” ujarnya.

Ia juga mengajak elemen masyarakat, mahasiswa, wartawan, dan organisasi pemuda untuk ikut mengawasi pengelolaan SDA agar berpihak pada rakyat. Muswil PKB Maluku diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi partai, memperjuangkan kebijakan fiskal yang adil, serta mengoptimalkan kekayaan alam demi kesejahteraan masyarakat.(CP-01)