Portal Berita Terkini Kebanggaan Orang Maluku

Pembahasan APBD 2018 Baru Akan dilakukan Pekan Depan

Pembahasan APBD 2018 Baru Akan dilakukan Pekan Depan

Cengkepala – Ambon. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Rustam Latupono, Selasa (14/11) mengatakan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 baru akan dibahas pekan depan.

Dikatakannya, sesuai agenda yang telah ditetapkan. Paling terlambat 30 November pembahasan APBD 2018 telah rampung, namun waktu pembahasan baru akan dimulai pekan depan.

Latupono menjelaskan, saat ini Pemerintah kota sedang menyesyaikan dokumen Kebikan Umum Anggaran Prirotas Palfon Anggaran Sementara (KUA PPAS), kalo sudah disesuaikan atau disinkronkan dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Pemkot baru proses pembahasan akan dimulai.

” Sesuai aturan Permendagri kita tetap optimis , tanggal 30 November kita sudah ketuk palu untuk APBD 2018,”tandasnya.

Menurutnya, dalam pembahasan nanti DPRD akan lebih teliti pada badan anggaran oleh karena plafon anggaran pemerintah masih sangat kecil. Apalagi masih ada infrastruktur pasca banjir yang hingga kini belum diselesaikan.

” Mudah-mudahan dengan plafon anggaran yang bagi masih sangat kecil dan sangat minim, kita dapat memperbaiki infrastruktur kota yang pasca banjir belum diselesaikan pada tahun ini dan diharapkan ada tambahan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tahun 2018,” Harapnya.

Karena itu, DPRD ketap mendorong 16 OPD pengumpul Pendaoatan Asli Daerah agar lebih optimal menyumbangkan pajak dan retribusi daerah bagi Kota Ambon.Sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah memenuhi pembangunan infrastruktur, karena pendapatan daerah lebih didomunankan pada sektor jasa.

Selain itu dijelaskannya, salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan pembangunan infratsruktur dikarenakan APBD lebih didominasi pada belanja tidak langsun. Dimana belanja pegawai yang cukup besar yakni sekitar 60 persen dari APBD.

” Kita tidak bisa mengelak bahwa jumlah pegawai kita yang cukup besar, khususnya pada sektor pendidikan yang berjumlah kurang lebuh sekitar 6000 pegawai dan PNS non Guri sekitar 1000 lebih.Dan untuk menyeimbangkan semua itu, perlu ada ektentifikasi dan intensifikasi terhadap PAD,” ungkapnya.

Karena itu politisi asal partai Gerindra berharapa, dalan tahun anggaran berikutnya pemerintah dapat mengoptimalkan belanja langsung atau belanja modal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.(MS)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
about

Cengkepala.Com merupakan Portal Berita Terkini yang memuat berita-berita pilihan yang disediakan dalam sejumlah Rubrik.

Cengkepala.Com merupakan salah satu Service dari Tera Indo Pratama untuk  para client.

Our Service
  • Download Aplikasi Ojek Online
  • Daftar Ojek Online
  • Daftar Toko Online
  • Daftar Mobil Online
  • Jasa Pembuatan Website
  • Jasa Pembuatan Aplikasi 
  • Jasa Pasang Iklan

© 2017 – Tera Indo Pratama. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!