Pembukaan MUSREMBANG di Aru, Dihadiri Wakil Ketua DPD RI

Aru, Cengkepala.com – Acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) dan Renca Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kepulauan Aru Muin Sogalrey,SE di Gedung Kesenian Sita Kena Dobo, dihadiri oleh Wakil Ketua DPD-RI Dr. Nono Sampono.

Dalam sambutan Bupati Kepulauan Aru yang dibacakan oleh Wakil Bupati Kepulauan Aru, Muin Sogalrey,SE dikatakan, Musrembang RKP sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan di daerah dan merupakan momentum yang memiliki posisi strategis, serta memiliki nilai-nilai penting terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Aru.

Dikatakan, melalui Musrembang RKPD dimaksud, akan dirumuskan arah dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru selama kurun waktu satu tahun kedepan, yang tentunya dengan memperhatikan usul dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada saat pelaksanaan forum lintas perangkat daerah yang telah dilaksanakan pada beberapa waktu lalu.

“Pelaksanaan kegiatan Musrembang RKP ini, agar dapat menyelaraskan dengan usulan program dan kegiatan melalui penyelenggaraan Musrembang yang telah dilaksanakan di tingkat kecamatan,” ungkapanya Rabu (28/03/2018) lalu.

Ia menjelaskan, berdasarkan Sembilan Nawacita Presiden dan Wakil Presiden yang telah dicanangkan, maka pembangunan daerah seyongyanya diarahkan untuk mendukung setiap kebijakan nasional yang diseleggarkan ditingkat daerah. Hal ini tentu dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan kemampuan fiscal daerah menuju pada angenda Nawacita yang umum diimplementasikan dengan beberapa misi yang sangat terkait dengan karakteristik Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

“Wilayah ini kita sebut diantaranya, kedaulatan maritime, distabilisasi, aksesmistensi, dan pemerataan pembangunan yang mengutamakan kawasan timur Indonesia serta kawasan perbatasan, penataan daerah otonomi baru, pemberantasan tindak penebangan liar, dan perikanan liar, serta pembangunan infrastruktur jalan, sekurang-kurangnya Dua Ribu Kilo Meter, membangun kedaulatan pangan dan mewujudkan kedaulatan energy, memperbesar akses warga miskin mendapat pendidikan tinggi serta restorasi dan rektorusi social,” ulas Sogalrey.

Tambahnya, maka peruntukan hasil-hasil pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dapat dioptimalkan dan diaktualisasikan melalui program dan kegiatan strategis sesuai keunggulan spasial dan potensi local, dengan mengutamakan ketersediaan sumber daya secara kelanjutan.

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Maluku, Wakil Bupati mengaku, pemerintah kabupaten diamanatkan untuk dapat mensingkronkan rencana pembangunan secara berjenjang sehingga berdasarkan hasil identivikasi isu-isu strategis daerah, dapat dirumuskan rencana program kerja dan kegiatan pengantasan permasalahan daerah dengan mengaksplorasi rencana pembangunan ditingkat provinsi dan rencana pembangunan nasional sebagai bagian dari rencana pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru.

Menurut orang nomor dua Aru itu, ada berbagai kemajuan yang telah dicapai selama kurun waktu dua kali periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Mennegah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang mana telah dirasakan manfaanya oleh berbagai kalangan, baik itu masyarakat umum, swasta, maupun pemerintah.

Dijelaskan pula, secara umum keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru telah dilihat dari capaian kinerja pembangunan daerah Tahun 2017 yaitu; laju pertumbuhan ekonomi dari 5,26% di Tahun 2016, naik menjadi 5,83% di Tahun 2017, indeks pembangunan manusia 61,32 point di Tahun 2016, naik menjadi 62,19 point di Tahun 2017, jumlah penduduk miskin Tahun 2016 mencapai 26,48 ribu jiwa atau 28,71%, turun menjadi 25,37 ribu jiwa atau 27,13% di Tahun 2017. Rata-rata lama sekolah 8,67 tahun di Tahun 2016, naik menjadi 8,97 tahun di Tahun 2017, begitu pulah dengan harapan lama, dari 11,36% Tahun 2016, naik menjadi 11,88%, angka harapan hidup naik dari 61,99 tahun di Tahun 2016 naik menjadi 62,16 tahun di Tahun 2017. Sementara untuk angka pengangguran terbuka, turun dari 4,87% di Tahun 2016 menjadi 4,50% di Tahun 2017.

Terlepas dari berbagai perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai, Sogalrey mengaku, masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang menyiksakan. Pemerintah daerah disisi lain diperhadapkan dengan keterbatasan biaya atau kapasitas fiscal daerah untuk dapat membiayai program-program pembangunan, serta diperhadapkan dengan rentang kendali pemerintahan yang cukup panjang akibat kondisi dan letak geografis Kepulauan Aru yang terpisahkan oleh pulau-pualu, sehigga hal ini tentunya menuntut adanya pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kepulauan Aru.

“Bukan hanya itu, akses pelayanan pemerintah juga masi sangat terbatas, sehingga perlu didorong percepatan pembangunan Trans Aru, keterbatasan daya dukung Pulau Wamar sebagai Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Aru, tetapi juga sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan, sehingga perlu dilakukan pengembangan Pulau Wokam sebagai alternative pendukung,” akuinya.

Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi juga masi sangat terbatas, sehingga perlu didorong percepatan pembangunan kampus baru dengan sarana dan prasarana pendukung lainnya, guna dapat meningkatkan kwalitas pendidikan tinggi di Kabupaten Kepulauan Aru.

“Terkait permasalahan-permasalahan daerah yang disampaikan, Pemerintah Daerah bersama seluruh masyarakat Kepulauan Aru sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat, yang mana pada pelaksanaan Musrembang saat itu, dihadiri oleh Wakil Ketua DPD-RI, Bapenas, dan Bapeda Provinsi Maluku, sehingga dapat membantu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan di daerah Terdepan,Tertinggal, dan Termiskin (3T) ini,” tutupnya.***(Nus)