Pemneg Batu Merah Siapkan Strategi Penanganan Hadapi Rencana Pemotongan DD

AMBON, CENGKEPALA.COM – Pemerintah Negeri Batu Merah menghadapi penurunan drastis anggaran dana desa tahun 2026, yang merupakan bagian dari kebijakan pemotongan anggaran dana desa yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat. Sekretaris Negeri Batu Merah, Arlis Lisaholet, mengungkapkan bahwa jumlah dana yang biasanya diperoleh mengalami penurunan hingga lebih dari 88 persen, dari sekitar 3,9 miliar rupiah menjadi hanya 370 juta rupiah lebih. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di ruang kerjanya pada Rabu (7/1/2026).

“Penurunan anggaran ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah mengumumkan rencana pemotongan alokasi dana desa secara nasional. Pada dasarnya, pemerintah negeri tetap konsisten menjalankan seluruh kewenangan yang ada dalam rangka tata kelola pemerintahan maupun tata kelola keuangan desa, sesuai dengan arahan dari pusat,” jelas Arlis.

Menurutnya, meskipun telah diperkirakan sebagai bagian dari kebijakan nasional, penurunan anggaran ini akan memberikan dampak luas pada pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan secara matang. Sebelumnya, pemerintah negeri telah melakukan proses musyawarah rakyat tingkat desa (Musrembang) 2026 yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, sehingga berhasil mengumpulkan berbagai usulan dan aspirasi yang menjadi harapan warga untuk kemajuan Negeri Batu Merah.

“Sangat disayangkan bahwa dengan kondisi anggaran yang ada saat ini – yang merupakan implementasi dari kebijakan pemotongan pusat – kami tidak dapat menjalankan seluruh usulan maupun aspirasi masyarakat secara maksimal. Beberapa program yang direncanakan harus disesuaikan bahkan ditunda sementara waktu karena keterbatasan dana,” ujarnya dengan nada prihatin.

Arlis menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyampaikan bahwa pemotongan anggaran dana desa dilakukan sebagai bagian dari upaya optimalisasi penggunaan anggaran negara dan mendorong desa untuk lebih mandiri dalam mengelola ekonomi lokal. Meskipun menghadapi tantangan besar, pihaknya menjamin bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama.

“Pemerintah negeri akan terus menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintah sesuai dengan arahan dari pusat, termasuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada berbagai kelompok masyarakat, serta melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan kewenangan dan potensi pendapatan desa yang ada,” jelasnya.

Sebagai bentuk antisipasi terhadap kebijakan pemotongan yang telah diberitahukan oleh pemerintah pusat sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah negeri telah mulai menyusun strategi dengan fokus pada pembangunan aset yang memiliki nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Hal ini sejalan dengan arahan pusat untuk mendorong desa menjadi lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada dana transfer.

“Pada tahun 2025, sebagai bagian dari persiapan menghadapi kebijakan pemotongan yang telah direncanakan pusat, kami mengalokasikan anggaran dana desa sebesar 1,8 miliar rupiah untuk membangun sarana olahraga mini soccer. Fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi dan olahraga bagi masyarakat, tetapi juga dikelola secara profesional langsung oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan pedoman pengelolaan usaha desa dari pusat,” paparnya.

Menurut Arlis, mini soccer tersebut telah mulai beroperasi dan disewakan kepada masyarakat yang ingin menggelar pertandingan atau kegiatan olahraga lainnya. Setiap penyewaan akan memberikan kontribusi pada kas desa, sehingga menjadi investasi yang produktif dan dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan sesuai dengan tujuan kebijakan pusat untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Selain pembangunan sarana olahraga, pemerintah negeri juga telah merintis beberapa unit usaha lainnya yang berfokus pada sektor produktif, sejalan dengan program pembangunan ekonomi desa yang digalakkan oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah program terkait ketahanan pangan melalui pengembangan peternakan unggas, baik ayam pedaging maupun ayam petelur. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal sesuai dengan arahan ketahanan pangan dari pusat.

“Tahun 2025 juga menjadi tonggak penting bagi kami karena berhasil melakukan pengadaan satu unit dump truck yang difungsikan untuk mengangkut berbagai komoditi hasil bumi dari kawasan Seram ke Kota Ambon. Dengan memiliki alat angkut sendiri, kami dapat mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan nilai jual produk lokal, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para petani dan pembudidaya di Negeri Batu Merah. Langkah ini sejalan dengan upaya pusat untuk memperkuat rantai pasokan komoditi daerah,” tambah Arlis.

Menurutnya, semua langkah strategis yang telah dilakukan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghadapi implementasi kebijakan pemotongan anggaran dana desa yang telah direncanakan pemerintah pusat. Pihaknya menyadari bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendorong desa menjadi lebih mandiri, sehingga berbagai persiapan yang telah dilakukan diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut.

“Kami memahami bahwa kebijakan pemotongan dari pusat memiliki tujuan yang baik untuk mendorong desa mengembangkan potensi diri. Oleh karena itu, membangun ekonomi desa yang mandiri dan berbasis potensi lokal adalah jalan yang harus ditempuh sesuai dengan arahan tersebut. Semua langkah yang kami lakukan saat ini adalah investasi untuk masa depan Negeri Batu Merah dan seluruh masyarakatnya, serta bentuk dukungan kami terhadap kebijakan pemerintah pusat,” pungkas Arlis dengan penuh keyakinan.(CP-01)