Penikaman Ketua Golkar Malra di Bandara Langgur, Golkar Maluku Serukan Usut Tuntas
AMBON, CENGKEPALA.COM – Ketua Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Nus Rumatora (Ait Nus), menjadi korban penikaman di kawasan Bandara Langgur. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan di wilayah Maluku Tenggara.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Maluku ,Umar Lessy menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut melalui siaran pers resminya, Minggu (19/4/26). Tindakan kekerasan ini dinilai sebagai pelanggaran hukum yang tidak dapat ditoleransi dan bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam pernyataan sikapnya, Golkar Maluku menegaskan enam poin penting sebagai respons atas insiden tersebut:
1. Mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Mengimbau seluruh kader, khususnya di Maluku Tenggara, untuk menahan diri, tidak terprovokasi, serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
3. Meminta aparat kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini, menangkap pelaku, dan mengungkap motif secara transparan serta profesional.
4. Mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjaga keamanan dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
5. Menginstruksikan seluruh struktur partai agar tetap solid, memperkuat komunikasi internal, dan menyerahkan penanganan kepada aparat hukum.
6. Menegaskan komitmen dalam menjaga nilai demokrasi, perdamaian, dan supremasi hukum di wilayah Maluku.
Tambahnya, Golkar Maluku berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan sikap dewasa demi menjaga stabilitas daerah. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda dinilai penting dalam menjaga ketertiban di tengah masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian serta tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah persaudaraan di Bumi Raja-Raja. “Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya menjaga keamanan, persatuan, serta kepercayaan terhadap proses hukum agar kondisi daerah tetap kondusif dan terkendali, ” tandasnya. CP-01)