Prihatin Dengan Kondisi Luang Timur, Ketua komisi I DPRD MBD Minta APH Turun Tangan

Ambon, CENGKEPALA.COM – Pasca menerima laporan dari masyarakat, Komisi I Dewan Perwailan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) segera melakukan kunjungan kerja ke Desa Luang Timur , Kecamatan Mdona Hyera.

Kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD MBD, Korneles Tuamain membuktikan , amburadulnya tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Desa Luang Timur.

Tuamain kepada Cengkepala.com via seluler, Minggu (6/7/25) mengatakan. Berdasarkan informasi yang dihimpun serta tinjauan langsung. Komisi I menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan buruknya Pengelolan keuangan Desa dan Tata Kelola Pemerintaan Desa, yang mengakibatkan pembangunan di Desa Luang Timur kacau balau atau tidak berjalan dengan baik.

” Kami sangat prihatin dengan kondisi Desa Luang Timur saat ini, dimana pembangunan di desa tersebut seakan tidak ada perkembangan. Padahal pendapatan asli desa mencapai angka Miliyaran Rupiah, namun entah kemana uang – uang tersebut. Belum lagi ditambah dengan Dana Desa yang nilainya cukup besar,” ungkapnya.

Mengapa dikatakan amburadul , Tuamain menegaskan, adanya laporan tentang pencairan anggaran sebesar Rp 800 juta rupiah untuk pembangunan balai desa. Tetapi hingga saat ini, Desa Luang Timur belum memiliki balai desa.

Selain itu lanjutnya, Komisi I juga menemukan tumpukan beras yang telah membusuk karena tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Dimana beras-beras itu merupakan pengadaan Pemdes tahun 2023, namun bukannya membantu kebutuhan masyarakat, beras-beras tersebut hingga kini masih tertampung dengan keadaan rusak.

” Padahal beras merupakan kebutuhan pokok manusia, apalagi bagi masyarakat kepulauan seperti kabupaten MBD. Yang kadang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok karena terkendala geografis dan cuaca ektrem, ” terangnya.

Karena itu, Tuamain menegaskan agar temuan Komisi I dapat menjadi perhatian aparat penegak hukum di wilayah kerja Kabupaten MBD. Sehingga keuangan negara yang seharusnya dikelola dengan baik , dapat dipertanggung jawabkan. sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dan merasakan keadilan di kabupaten bertajuk bumi kalwedo ini.

“Kami meminta agar aparat penegak hukum untuk turun langsung melihat hal tersebut. sehingga uang negara yang harusnya dikelola dengan baik dapat dipertanggung jawabkan.tidak seperti yang terjadi di Desa Luang Timur, yang kami duga sarat dengan penyalahgunaan, sangat miris,” tandasnya. (CP-01)