Sekolah Kristen MBD : Antara Jejak Sejarah dan Tantangan Masa Depan
Tiakur , CENGKEPALA.COM – Jauh sebelum Indonesia merdeka dan pemerintah hadir secara utuh, sekolah-sekolah Kristen telah berdiri tegak di gugusan pulau Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Di wilayah yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste ini, lembaga pendidikan itu menjadi gerbang pertama masyarakat mengenal ilmu pengetahuan. Kini, setelah mengabdi selama ratusan tahun, mereka berada di persimpangan jalan—diuji oleh wacana penarikan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memicu kekhawatiran akan keberlanjutannya.
Ketua Koordinator Klasis-Klasis Gereja Protestan Maluku se-Maluku Barat Daya, Pendeta D.Z. Wutwensa, Selasa (9/6/26) menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal penempatan tenaga pendidik, melainkan menyangkut masa depan warisan yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat setempat.
“Sekolah-sekolah ini bukan sekadar bangunan. Mereka hadir sebelum negara ada, menjadi tempat anak-anak belajar ketika pendidikan masih dianggap barang mewah. Di dinding SD Kristen Wonreli bahkan masih terlihat lambang VOC, bukti betapa panjangnya perjalanan mereka mencerdaskan anak bangsa,” ujarnya.
Sejarah mencatat, banyak sekolah Kristen di wilayah ini telah berdiri sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dari ruang kelas sederhana itulah lahir para tokoh daerah—mulai dari guru, tenaga kesehatan, aparat pemerintah, hingga pemimpin gereja yang kemudian mengabdi kembali untuk memajukan kampung halaman.
Meski memiliki rekam jejak panjang, sekolah-sekolah ini tidak lepas dari keterbatasan. Sebagian besar berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan fasilitas yang belum memadai, gedung yang butuh perbaikan, serta keterbatasan pendanaan. Namun, kekurangan tersebut tidak menyurutkan semangat mereka melayani.
“Keberhasilan sekolah tidak hanya diukur dari gedung megah atau peralatan lengkap. Lebih dari itu, nilai karakter, kedisiplinan, dan kemanusiaan yang ditanamkan menjadi bekal penting bagi anak-anak kami. Banyak alumni yang kini berkontribusi nyata untuk daerah dan negara,” tambah Wutwensa.
Isu yang Menimbulkan Keresahan
Beberapa bulan terakhir, wacana penarikan guru ASN dari sekolah swasta kembali mengemuka, disertai kabar-kabar lain yang belum jelas kebenarannya—mulai dari dugaan penutupan sekolah, penghentian bantuan pemerintah, hingga pemindahan seluruh siswa ke sekolah negeri. Informasi yang belum terverifikasi ini menimbulkan kecemasan di kalangan orang tua siswa, guru, dan pengelola sekolah.
Pendeta Wutwensa menegaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya belum mengeluarkan keputusan resmi terkait penarikan guru ASN. Ia juga mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi berita yang belum jelas sumbernya.
“Selama sekolah memiliki izin operasional dan memenuhi syarat administrasi, hak mendapatkan bantuan pendidikan tetap terjamin. Kami tetap beroperasi dan proses belajar mengajar berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Yang lebih dikhawatirkan adalah potensi munculnya perpecahan sosial. Perbedaan pandangan yang mulai tampak di sejumlah desa, antara yang mendukung penguatan sekolah negeri dan yang mempertahankan sekolah Kristen, dinilai berisiko menimbulkan polarisasi jika tidak dikelola dengan bijak.
“Persoalan pendidikan jangan sampai berubah menjadi konflik kelompok. Semua pihak harus mengedepankan dialog dan kepentingan terbaik bagi anak-anak,” tegasnya.
Harapan agar Dijadikan Mitra Strategis
Di tengah situasi yang masih dinamis, pihak gereja meminta pemerintah bertindak arif dan berpihak pada keberlanjutan pelayanan pendidikan. Jika nantinya dilakukan penataan penempatan guru, diharapkan proses tersebut tidak memutus akses anak-anak terhadap pendidikan. Komunikasi yang terbuka antara pemerintah, gereja, yayasan sekolah, DPRD, dan masyarakat juga dinilai sangat diperlukan.
Bagi Gereja Protestan Maluku, memperjuangkan keberadaan sekolah Kristen bukanlah soal mempertahankan aset semata. Lebih dari itu, ini adalah upaya menjaga warisan sejarah yang telah membangun peradaban daerah selama berabad-abad. Di wilayah yang masih banyak menghadapi keterbatasan akses, sekolah-sekolah ini masih menjadi tumpuan harapan banyak keluarga.
“Kami ingin dilihat sebagai mitra strategis pembangunan, bukan beban. Jika ada kekurangan, yang dibutuhkan adalah dukungan dan perbaikan, bukan justru dihapuskan. Sudah sewajarnya jasa mereka selama ini dihargai dan diperkuat,” tutup Wutwensa.
Hingga kini, pertanyaan besar masih menggelinding di seantero MBD, akankah lembaga pendidikan yang hadir lebih dulu dari negara ini terus diberi ruang berkembang, atau perlahan terlupakan di tengah perubahan kebijakan zaman? Jawabannya akan menjadi penentu arah wajah pendidikan daerah ini di masa mendatang.(CP-01)