Serahkan BSPS di Hative Kecil, Uluputty Soroti Data dan Kebutuhan Perumahan Maluku
Ambon, CENGKEPALA.COM – Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menyerahkan secara simbolis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 di Negeri Hative Kecil, Ambon, Selasa (3/3/26). Dalam kesempatan tersebut, politisi asal PKS daerah pemilihan Maluku ini menekankan pentingnya responsif terhadap aspirasi masyarakat serta urgensi data yang akurat dalam penyaluran bantuan perumahan.
Dalam arahannya, Saadiah menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya bisa hadir dan mengikuti secara langsung peresmian simbolis ini. Ia menegaskan perannya sebagai wakil rakyat untuk melihat langsung dan mendengarkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan perumahan di Provinsi Maluku.
“Bagi kami selaku pejabat yang diberi kewenangan dan mandat amanah dari rakyat, penting untuk bisa melihat lebih dekat dan mendengar lebih banyak apa yang disampaikan oleh masyarakat di mana kami mewakilinya,” ujar Saadiah.
Saadiah menyoroti koordinasi dengan Balai Pusat Statistik (BPS) sebagai pusat data dasar untuk menentukan kelayakan penerima bantuan, baik bantuan sosial maupun bantuan perumahan. Ia juga menekankan peran vital fasilitator sebagai ujung tombak di lapangan yang bertugas memvalidasi data usulan dari pemerintah daerah dan anggota DPR.
Menurut data yang ia sampaikan, kebutuhan perumahan di Provinsi Maluku mencapai 26 ribu unit. Ia berharap, dengan alokasi 20% pembangunan di tahun 2026 dan potensi peningkatan menjadi 30% di tahun 2027, setengah dari kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.
“Rumah bagi orang Maluku bukan sekadar tempat tinggal, tetapi tempat di mana cinta kasih bertumbuh, tempat semua peristiwa adat sosial berlangsung, dan ukuran standar kehidupannya,” jelasnya. “Jika rumahnya rusak, maka dia akan merusak kehidupannya.
Saadiah juga menggarisbawahi bahwa program BSPS ini fokus pada rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak, bukan membangun rumah baru. Ia menyoroti tantangan biaya bahan baku dan ongkos konstruksi yang tinggi di daerah khusus, sehingga perlu diperjuangkan nilai kemahalan konstruksi agar alokasi bantuan lebih memadai.
Politisi ini juga mengungkapkan perjuangannya untuk usulan rumah khusus, penataan kawasan kumuh, dan bantuan perumahan bagi PNS serta rusun, yang membutuhkan lobi politik di tingkat pusat, bahkan langsung dengan Presiden.
Ia juga menyoroti masalah pendataan masyarakat pesisir dan nelayan, di mana kemiskinan seringkali tersembunyi atau salah klasifikasi. “Membangun rumah di pesisir juga punya regulasi sendiri, tidak sama dengan regulasi di daratan,” tambahnya, menekankan pentingnya sinergi antara PKP dan KKP dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat pesisir.
Di akhir sambutannya, Saadiah mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi demi kesejahteraan masyarakat. “Setiap titipan yang saya dengar hari ini tentu menjadi referensi yang akan saya suarakan,” pungkasnya, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat Maluku.
Dalam kesempatan ini, diketahui bahwa dari 81 unit rumah yang dibangun di Pulau Ambon oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia melalui Balai PKP Provinsi Maluku, 30 unit di antaranya merupakan hasil aspirasi dari Saadiah Uluputty.(CP-01)