Portal Berita Terkini Kebanggaan Orang Maluku

SKPD Alpa, DPRD Malra Skors Paripurna LPJ APBD

SKPD Alpa, DPRD Malra Skors Paripurna LPJ APBD

Langgur, Cengkepala.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) skors sidang penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD tahun 2018. Skorsing paripurna tersebut lantaran sebagian besar Satuan Perangkat Daerah (SKPD) setempat tidak hadiri sidang.

“Ya, kita minta skorsing sidang penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2018 Kabupaten Malra lantaran sebagian besar pimpinan SKPD tidak hadiri sidang kemarin,”ujar salah satu anggota DPRD Malra Albert Efruan kepada media ini usai menghadiri sidang LPJ APBD Malra, Selasa (24/7).

Menurut dia, tidak etis kalau penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap APBD Malra oleh Bupati tidak dihadiri oleh sebagian besar pimpinan SKPD. Dan tindakan alpanya pimpinan SKPD dalam sidang jelas-jalas tidak menghargai proses persidangan. Karena sidang paripurna yang diselenggarakan dinilai sangat penting menyangkut pertanggungjawaban APBD 2017 Kabupaten Malra.

“Ini kan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten terhadap masyarakat Malra, sehingga harus dihadiri dan disaksikan oleh SKPD. Jadi, sangat disayangkan kalau mereka (SKPD) tidak hadir. Kalau Bupati tidak hadir? Kenapa pimpinan SKPD juga ikut-ikutan tidak hadir? Olehnya itu kita skors dan meminta Plt Sekda untuk menghadirkan seluruh SKPD pada rapat paripurna kemarin, ” tegas Efruan

Selain itu, hal senada juga di sampaikan anggota DPRD lainnya (Anthon Renyaan). Renyaan mendukung permintaan Albert Efruan, yang disampaikan dalam sidang paripurna. Rahayaan menilai, sidang paripurna harus di skors mengingat ketidakhadiran sejumlah SKPD. Padahal lanjut Renyaan, pada sidang sebelumnya, pimpinan DPRD telah meminta Plt Sekda untuk dapat menghadirkan seluruh SKPD pada sidang paripurna kemarin. Namun nyatanya semua itu tidak berjalan sesuai dengan saran DPRD.

“Saya sepakat rapat ini di skor karena ketidakhadiran SKPD yang tidak lengkap. Saya juga berharap kita harus konsisten dengan waktu, sehingga hal yang lain tidak terabaikan. Kita harus konsisten dalam satu pembahasan apalagi banyak agenda yang harus di selesaikan,”tandas Renyaan.

Sedangkan Septian Ubra (anggota DPRD) dalam interupsinya meminta ada penjelasan resmi menyangkut ketidakhadiran Bupati dalam sidang paripurna, sebab di dalam Undang-Undang Nomor 23 menyatakan, penguasa anggaran tunggal adalah Bupati, sehingga sudah menjadi kewajiban dari Bupati untuk mempertanggung jawabankan APBD. Menurut Politisi Demokrat ini, pertanggung jawaban APBD Bupati jangan dijadikan sebagai kegiatan formal, tapi ini sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat Malra, terkait pelaksanaan APBD yang dilakukan ditingkat Kabupaten maupun tingkat lobi. Karena, tambah Ubra, penyampaian pertanggungjawaban APBD sangat berkaitan dengan penyampaian masa akhir jabatan Bupati, serta pembahasan APBD 2019 nanti.

“Karena ini berkaitan dengan penyampaian laporan masa akhir jabatan Bupati serta pembahasan APBD 2019 mendatang, jika tidak dijelaskan oleh Bupati sebagai penguasa anggaran tinggal. Ya di Undang-undangnya jelas jadi harus dilaksanakan sesuai instruksi Undang-undang. Maka tidak salah kalau sidang paripurna kemarin di skors,”tutup Ubra.** (ALD)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
about

Cengkepala.Com merupakan Portal Berita Terkini yang memuat berita-berita pilihan yang disediakan dalam sejumlah Rubrik.

Cengkepala.Com merupakan salah satu Service dari Tera Indo Pratama untuk  para client.

Our Service
  • Download Aplikasi Ojek Online
  • Daftar Ojek Online
  • Daftar Toko Online
  • Daftar Mobil Online
  • Jasa Pembuatan Website
  • Jasa Pembuatan Aplikasi 
  • Jasa Pasang Iklan

© 2017 – Tera Indo Pratama. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!