Portal Berita Terkini Kebanggaan Orang Maluku

Terendus Kabar Kejari Piru Patahkan Hasil Laporan Keuangan SBB

Terendus Kabar Kejari Piru Patahkan Hasil Laporan Keuangan SBB

Piru, cengkepala.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Piru diduga patahkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun Anggaran 2015 Buku III Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 11.C/HP/XIX/AMB/06/2016 tanggal 21 Juli 2016.

Hal tersebut dikatakan kuasa hukum Roenaldo Silooy, Yustin Tuny, SH kepada wartawan di Ambon, Maluku, Senin (24/09).

“Jadi dari LHP BPK RI Wilayah Maluku, tanggal 21 Juli 2016 BPK merekomendasikan kepada Bupati SBB yang saat itu dijabat Jacobus F. Puttileihalat, agar pertama, memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada kepala BPMPD selaku pengguna anggaran yang lalai dalam melakukan pengendalian dan pengawasan.

Kedua, memerintahkan kepala BPMD untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada bendahara pengeluaran yang kurang cermat melaksanakan tugasnya, mempertanggungjawabkan sisa dana sebesar Rp. 108.300.000,00 dengan menyetor ke kas daerah dan meminta kepala desa terkait untuk menyetorkan penghasilan tetap kepala desa ke kas daerah sebesar Rp. 1.497. 900.000,00-,” ujarnya mengutip hasil LHP BPK RI.

Dikatakan Tuny, berdasarkan LHP BPK RI, kemudian ditindaklanjuti Puttileihalat dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor: 700/144.4 tahun 2016, tanggal 11 Juli 2016, dimana Kepala BPMPD yang saat itu dijabat Donald J. de Fretes, diminta agar, (1), memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada bendahara karena tidak cermat melaksanakan tugasnya, (2) mempertanggungjawabkan sisa dana sebesar Rp. 108.300.000,00 dengan menyetor ke kas daerah. (3) meminta kepala desa terkait untuk menyetorkan penghasilan tetap kepala desa ke kas daerah sebesar Rp. 1.497. 900.000,00-

“Menjadi pertanyaan, apakah Donald J. de Fretes, menindaklanjuti surat tersebut ataukah tidak, karena berdasarkan dokumen terdakwa, Roenaldo Silooy, bahwa de Fretes, tidak pernah terlihat atau dimintai keterangan sebagai saksi untuk mempertanggungjawabkan surat perintah bupati tersebut,” tutur Tuny.

Ditambahkan, Kepala Inspektorat Daerah SBB yang saat itu dijabat Ir. A.P. Titawano, tanggal 1 Maret 2017 menyurati Kepala BPMPD SBB nomor: 700/21/2017, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2016 yang pada intinya meminta Kepala BPMPD untuk memerintahkan Kepala Desa/Raja untuk mengembalikan/menyetorkan ke kas daerah bagi yang belum melaksanakannya berdasarkan rekomendasi BPK RI tahun anggaran 2016 atas dana TPAPD.

Selanjutnya pada 6 Maret 2017, Kepala Dinas BPMPD SBB yang saat itu dijabat Reonaldo Silooy menyurati Camat se-Kabupaten SBB yang bersifat segera, perihal pemberitahuan, intinya meminta mereka untuk memberitahukan kepada Kepala Desa/Raja yang sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 belum mengembalikan TPAPD ke Kas Daerah. Dimana tindak lanjut LHP BPK RI secara berjenjang telah dilakukan dan faktanya seluruh pinjaman kepala desa telah dikembalikan.

“Setelah mempelajari berkas perkara terdakwa, Roenaldo Silooy, ternyata Kejari Piru, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku keliru, bila beranggapan terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara,” tukasnya.

Berdasarkan bukti hukum yang ada, tambahnya, terdakwa telah menyatakan kasasi serta telah memasukan memori kasasi ke Mahkamah Agung. “Bukan hanya sebatas memasukan memori kasasi, tetapi berdasarkan bukti hukum, maka kami akan mengambil langkah hukum untuk membuka tabir penanganan kasus ini secara terang benderang, transparan supaya biar publik menilai, apakah terdakwa, melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara atau proses yang keliru oleh Kejari Piru,” beber Tuny.

Menurutnya lagi, BPK RI atau BPKP atau auditor lainnya yang ditunjuk BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, b, c, g, dan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 1 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan ditegaskan sebagai berikut : Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, c dan g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian yang menjadi dasar perhituangan kerugian negara oleh Kejari Piru patut dipertanyakan, apakah LHP BPK RI yang secara nyata sementara ditindaklanjuti Kejari Piru dapat mengambil tindakan hukum serta melakukan perhitungan kerugian negara ?

“Bersandar pada bukti-bukti hukum yang telah kami kumpulkan, maka terkait kasus pinjaman dari kas daerah untuk pembayaran TPAPD di Kabupaten SBB akan menjadi menarik, karena bukan soal Kasasi saja yang kami lihat, tetapi kami akan kupas tuntas proses dari awal yang kami lihat,” pungkas Tunny.** AY/DK

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
about

Cengkepala.Com merupakan Portal Berita Terkini yang memuat berita-berita pilihan yang disediakan dalam sejumlah Rubrik.

Cengkepala.Com merupakan salah satu Service dari Tera Indo Pratama untuk  para client.

Our Service
  • Download Aplikasi Ojek Online
  • Daftar Ojek Online
  • Daftar Toko Online
  • Daftar Mobil Online
  • Jasa Pembuatan Website
  • Jasa Pembuatan Aplikasi 
  • Jasa Pasang Iklan

© 2017 – Tera Indo Pratama. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!