Wali Kota Gelar Pertemuan Bersama Kepala Satuan Pendidikan SD-SMP Sekota Ambon
Ambon, CENGKEPALA.COM – Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan,Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menggelar pertemuan bersama Kepala Satuan Pendidikan,pada tingkatakan SD-SMP Sekota Ambon.
Dalam pertemuan tersebut,orang nomor satu di Kota Ambon itu,menyatakan komitmenya untuk meningkatkan kualitas pendidikanr sebagai bagian dari 17 program prioritas yang dimlikinya.
di Manise Hotel Kota Ambon, Rabu,(26/03/2025)
Dalam sambutannya Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat.
Salah satu yang menjadi fokus utama pemerintah adalah melakukan perbaikan sarana dan prasarana sekolah agar lingkungan belajar lebih kondusif.
“Kami akan mendata kondisi riil setiap sekolah, termasuk daya tampung siswa, kelayakan ruang kelas, serta fasilitas pendukung lainnya”Pintanya
Dikatakan Pemerintah Kota Ambon dalam lima tahun ke depan akan fokus memperbaiki infrastruktur pendidikan agar proses belajar-mengajar berjalan lebih baik.
Selain infrastruktur,distribusi guru juga menjadi perhatian,Wali Kota menyoroti adanya ketimpangan dalam penempatan guru,di mana ada sekolah yang mengalami kelebihan tenaga pendidik, sementara sekolah lain justru kekurangan.karena itu,pemerataan guru akan segera ditata kembali
Terlepas dari itu,Wattimena juga mengingatkan para sekolah agar melakukan transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kami tidak ingin lagi mendengar ada kepala sekolah yang tersangkut masalah dana BOS.pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan baik dan transparan agar tidak menjadi polemik,”Cetusnya
Di akhir sambutanya dirinya menegaskan agar di sekolah tidak boleh ada lagi pungutan liar baik dalam bentuk penjualan buku maupun biaya tambahan lain yang membebani orang tua siswa.
“Jika ada kebijakan dari komite sekolah terkait iuran tertentu, harus dibicarakan dan disepakati bersama orang tua.bila mereka keberatan, maka kebijakan tersebut tidak boleh dipaksakan,” Imbuhnya.(CP-01)