WAJAR Kota Ambon: Suara Warga di Balai Kota dan Harapan Perubahan Nyata
Oleh : Ahmad Rosandi Sakir, S.I.P., M.A.P.
(Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP – UNPATTI)
Program “Wali Kota Jumpa Rakyat” (WAJAR) yang digagas oleh Pemerintah Kota Ambon sejatinya menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya mendekatkan pemerintah dengan warga. Setiap Jumat, warga kota memiliki kesempatan unik untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, bahkan kritik secara langsung kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan pimpinan OPD. Dalam konteks pemerintahan yang sering terjebak birokrasi panjang, inisiatif ini menjadi angin segar bagi warga yang ingin didengar.
Tidak bisa dipungkiri, ide dasar WAJAR adalah konsep demokrasi partisipatif dalam praktik nyata. Warga tidak hanya menunggu informasi dari pemerintah, tetapi aktif datang, berbicara, dan menuntut respons. Aspirasi seperti ketersediaan air bersih, perbaikan infrastruktur lokal, hingga keluhan tentang fasilitas publik langsung terdengar oleh pihak yang memiliki kewenangan. Contoh nyata, warga Passo Larier berhasil membawa isu air bersih mereka hingga ditindaklanjuti oleh Perumda Tirta Yapono. Ini menunjukkan bahwa program ini tidak sekadar formalitas, tetapi menghasilkan dampak nyata bagi kehidupan warga.
Namun, WAJAR bukan tanpa tantangan. Pertama, efektivitas penyelesaian masalah masih menjadi pertanyaan bagi sebagian warga. Tidak semua aspirasi dapat langsung diselesaikan, terutama yang membutuhkan anggaran besar atau prosedur panjang. Hal ini bisa menimbulkan kekecewaan, apalagi jika warga tidak mendapatkan informasi jelas tentang proses tindak lanjut. Kedua, kesetaraan akses menjadi perhatian. Apakah semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal dan perkampungan terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk disampaikan aspirasi mereka? Jika tidak, maka WAJAR berpotensi menjadi forum yang hanya diakses oleh sebagian warga dengan mobilitas atau koneksi lebih baik.
Selain itu, pelaksanaan WAJAR juga membebani OPD karena harus menyiapkan tindak lanjut setiap aspirasi yang masuk, di samping pekerjaan rutin mereka. Hal ini menuntut koordinasi yang baik dan sistem internal yang efisien agar pelayanan publik tidak terganggu. Dalam perspektif manajemen pemerintahan, hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas administrasi publik dan responsivitas OPD.
Meski ada tantangan, kekuatan program WAJAR jelas terlihat. Program ini menciptakan ruang dialog yang nyata, bukan sekadar formalitas. Pemerintah hadir di tengah masyarakat, bukan menunggu laporan lewat jalur birokrasi yang panjang. Ini meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat rasa memiliki warga terhadap kota mereka sendiri. Dialog ini juga memberi kesempatan bagi pemerintah untuk mendengar aspirasi warga secara langsung, sehingga program pembangunan lebih relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Untuk menjadikan WAJAR lebih optimal, beberapa hal bisa dipertimbangkan. Pertama, perlu adanya mekanisme transparan untuk tindak lanjut setiap aspirasi. Warga harus tahu status pengaduan mereka, siapa yang bertanggung jawab, dan estimasi waktu penyelesaian. Kedua, perlu pelibatan teknologi digital, misalnya platform daring yang mencatat aspirasi dan perkembangan tindak lanjut, sehingga warga di daerah jauh tetap bisa ikut serta. Ketiga, memperluas jangkauan WAJAR ke seluruh kelurahan dan desa, tidak hanya di Balai Kota, agar semua warga mendapat kesempatan yang sama.
Harapan ke depan, WAJAR tidak hanya menjadi program mingguan, tetapi menjadi simbol tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan responsif. Idealnya, program ini bisa menjadi contoh bagi kota lain di Indonesia tentang bagaimana pemerintah dapat benar-benar hadir di tengah masyarakat. Warga tidak hanya merasa didengar, tetapi juga merasakan perubahan nyata dari aspirasi mereka.
Kesimpulannya, WAJAR Kota Ambon adalah inovasi pemerintahan yang patut diapresiasi, namun masih perlu penyempurnaan agar efektivitas, kesetaraan, dan transparansi tercapai. Dengan dukungan warga, koordinasi OPD yang baik, serta penggunaan teknologi, WAJAR bisa menjadi pilar demokrasi partisipatif yang kuat, di mana aspirasi masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Ini bukan sekadar program politik jangka pendek, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.