MBD, CENGKEPALA.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Winnetou Akse, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Pulau Masela pada Selasa (16/12/25) dengan membawa sejumlah bantuan yang ditujukan untuk mendukung aktivitas keagamaan dan pendidikan masyarakat setempat. Dalam kunjungan tersebut, sejumlah unit bantuan langsung diserahkan Akse kepada...
Program Mudik Gratis Nataru 2025-2026 Diluncurkan, 4.256 Warga Berangkat ke MBD
AMBON, Cengkepala.com – Total 7.431 tiket mudik gratis disediakan untuk program Natal dan Tahun Baru 2025-2026, dengan sekitar 4.256 warga Maluku yang berangkat menuju Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) pada Senin (15/12/2025) malam. Kegiatan peluncuran program dilakukan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Dermaga Pelabuhan Lokal Slamet Riyadi, Ambon. Kepala KSOP...
DPD KNPI Maluku Agendakan Green Mining Dialog 2025 di Ambon
Ambon, CENGKEPALA.COM — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Maluku menjadwalkan gelaran Green Mining Dialog 2025, sebuah forum diskusi yang mengangkat tema pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Agenda ini direncanakan berlangsung di Elizabeth Hotel, Senin, 15 Desember 2025, mulai pukul 09.00 WIT hingga selesai. Muhammad Pahrul...
Wagub Maluku Buka Musprov INKINDO Maluku
Ambon, CENGKEPALA.COM – Wakil Gubernur Maluku H. Abdullah Vanath menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) INKINDO Maluku dengan tema “INKINDO Maluku Bersinergi Menuju Maluku Maju, Adil, Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas” yang berlangsung di Hotel Santika Ambon, Kamis (11/12/2025). Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya peran para konsultan dalam perencanaan pembangunan...
PKS Kejaksaan-Pemda Terkait Pidana Kerja Sosial , Bupati Malra Tekankan Operasionalisasi Segera
AMBON, CENGKEPALA.COM – Bupati Maluku Tenggara (Malra) Muhammad Thaher Hanubun dalam wawancara di Kantor Gubernur Maluku , Kamis (11/12/25) mengungkapkan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Daerah terkait pidana kerja sosial bertujuan menerapkan hukuman kerja sosial sebagai alternatif penjara untuk kasus pidana ringan, selaras dengan KUHP...