Wakil Wali Kota Ambon Tekankan Perubahan Orientasi Birokrasi pada Hasil Nyata

Ambon, Cengkepala.Com – Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta, menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola kerja birokrasi pemerintah daerah yang selama ini dinilai masih berfokus pada penyerapan anggaran, bukan pada hasil yang dirasakan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 di halaman Balai Kota Ambon.

Dalam sambutannya, Toisuta menyebut momentum peringatan otonomi daerah seharusnya menjadi ruang evaluasi terhadap kinerja pemerintahan, khususnya dalam memastikan kebijakan dan program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa otonomi daerah tidak boleh hanya dijalankan sebagai rutinitas administratif, melainkan harus mampu menghadirkan dampak konkret bagi peningkatan kesejahteraan warga.

Lebih lanjut, Toisuta mengungkapkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama tiga dekade masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Kondisi tersebut dinilai berkontribusi pada terjadinya tumpang tindih program, duplikasi anggaran, serta rendahnya efektivitas pembangunan.

“Selama ini birokrasi cenderung mengejar tingkat penyerapan anggaran, bukan capaian hasil. Paradigma ini perlu diubah,” ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, ia mendorong penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada outcome dengan memperkuat digitalisasi pemerintahan yang terintegrasi serta mendorong inovasi daerah. Menurutnya, pendekatan tersebut penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, responsif, dan berdampak.

Selain itu, Toisuta juga menyoroti keterbatasan fiskal daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut, menurutnya, membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan lokal secara optimal.

Ia juga menilai koordinasi dan kolaborasi antar daerah masih belum maksimal, terutama dalam menangani isu lintas wilayah seperti transportasi, pengelolaan lingkungan, serta pengendalian banjir dan sampah yang memerlukan penanganan bersama.

Di sisi lain, Toisuta mengingatkan masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan layanan dasar, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, hingga perlindungan sosial, khususnya di wilayah tertinggal. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjadikan peningkatan kualitas layanan dasar sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan.