Amanah Presiden Jokowi Atas program Tol Laut di MBD Mandek
Tiakur, CENGKEPALA.COM – Program Tol Laut Indonesia yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo guna meningkatkan konektivitas antar pulau dan mempekuat perekonomian di daerah terpencil dan teluar telah menjadi solusi bagi masyarakat.
Naasnya diujung masa jabatan Presiden RI Jokowi, amanah terhadap Program Tol Laut Indonesia di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang meruapakan salah satu wilayah terluar di bagian timur Indonesia kian memburuk.
Pasalnya, hingga saat ini pelayanan Tol Laut mandek akibat ketiadaan kapal pengganti. Padahal , Tujuan program ini adalah untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah 3TP (terluar, terdepan, terpencil dan perbatasan), menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga, meningkatkan konektivitas dan pengiriman bahan pokok dan penting.
Berdasarkan informasi yang dihimpun CENGKEPALA.COM dari Salah satu pengusaha di Kabupaten MBD yang enggan dipublikasikan, Jumat (28 /07/24) mengatakan, saat ini kapal Tol laut yang melayani kabupaten MBD tidak beroperasi, karena sedang daalam masa perbaikan atau dock.
“ Saya sudah mencoba untuk menghubungi pihak operator kapal , untuk menanyakan pelayanan kapal Tol Laut namun jawaban mereka masih mengambang. Informasinya kapal yang selama ini melayani yakni KM Kendhaga Nusantara 5 sementara docking, sehingga harusnya ada kapal pengganti untuk melayani jalur Tol Laut T 28 yang mencakupi kabupaten MBD. Namun tak ada kepastian terntang kapal pengganti hingga masa kontrak telah berakhir,” jelasnya .
Menurutnya, berdasarkan kontrak kerjasama, PT Jakarta Loyd harus melayani Tol Laut di jalur T 28 sebanyak enam kali selama enam bulan masa kontrak. Namun dari january hingga juni 2024. PT jakarta Loyd baru melayani Tol laut sebanyak dua kali. Padahal program ini adalah program Presiden untuk meringankan beban masyarakat khususnya di wilayah 3T.
Lanjutnya, entah apa yang menjadi kendala hingga kapal pengganti KM Kendhaga Nusantara 5 hingga saat ini belum ada. Mengakibatkan mandeknya pelayanan Tol Laut di kabupaten MBD, yang berdampak pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
Karena itu dirinya berharap, Pihak UPP Syahbandar Kisar maupun Ditlala kemenhub RI dapat melihat persoalan tersebut. Jangan sampai program Tol yang menjadi solusi bagi masyarakat terluar, justru menjadi masalah baru.
Sementara itu , Kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Wonreli, Kisar , Kabupaten MBD, Mohamad Yahya via seluler mengatakan, berdasarkan koordinasi ke pihak operator kapal. Membenarkan tentang keberadaan kapal Tol Laut yang sementara dalam proses dock, namun pihak operator telah berupaya untuk menyediakan kapal pengganti. Hanya saja untuk menjalankan kapal pengganti, harus melewati beberapa prosedur di Ditlala Kemenhub RI. Karena ijin aktifitas kapal Tol Lau merupakan kewenangan Ditalala Kemenhub RI.
“Akan tetapi selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah, kami akan tetap berusaha untuk berkoordinasi dengan Ditlala Kemenhub agar kapal tol Laut pengganti dapat segera berakifitas. Sehingga kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten MBD dapat terpenuhi,” ungkapnya.
Dikatakannya, Tol Laut merupakan program Presiden yang diharapkan dapat mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah, serta memeprkuat perekonimian di daerah terpencil dan terluar. Sehingga jika terjadi kendala dalam waktu lama, maka akan sangat berdampak pada perekenomian serta kelangsungan hidup masyarakat di Kabupaten MBD. (CP-01)