Bongkar Kasus Korup di Malteng, KNPI Provinsi Maluku Minta Tuasikal Diperiksa
Ambon, Cengkepala.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku dengan tegas memberikan dukunganya terhadap Aparat Kepolisian Daerah (Polda) Maluku untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Bahkan aparat diminta untuk memeriksa Bupati Malteng, Tuasikal Abua selaku penguasa anggaran.
“Ada dugaan korupsi besar-besaran di Malteng yang diketahui terjadi sejak tahun 2010, 2011, 2015 dan terkahir kemarin tahun 2017. Indikasi kejahatan besar ini pula menyeret Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Malteng, serta sejumlah kasus-kasus lainnya,” ungkap ketua DPD KNPI provinsi Maluku, Muhammad Faisal Saihitua dalam Press Conference di Amaris Hotel, Minggu (27/05).
Didampingi sejumlah staf pengurus DPD KNPI, Saihitua tidak tanggung-tanggung membongkar lima kasus yang telah dikantongi data-datanya .
Disampaikan, kasus peratama, adanya pengalihan anggaran proyek sarana dan prasarana olahraga ke pembangunan SMAN 3 Masohi sebesar 1.5 M pada tahun 2015. Kedua, anggaran oprasional kecamatan Leihitu tahun 2015 sebesar 17,6 M. Ketiga, pengadaan kapal tangkap fiber glass 30 GT tahun 2010 sebesar 1,4 M. Keempat, pembangunan ruang terbuka hijau dan proyek kota Tugu tahun 2017. Kelima, kasus penyalahgunaan dana panitia pengawas pemilukada yang sampai saat ini masih jalan ditempat.
“Korupsi merupakan sebuah tindakan melanggar hukum yang tergolong sebuah kejahatan besar. Dengan tegas kami mendukung Polda Maluku usut tuntas sejumlah kasus yang kami sebutkan diatas,” tegas Saihatua.
Saihitua menyatakan, tindakan korupsi yang terjadi ini tidaklah wajar disaat kemiskinan merajalela di bumi raja-raja. “Kepada aparat kepolisian, jangan pandang bulu, jangan tebang pilih dan tetaplah netral dalam menyelidiki kasus-kasus yang ada,” imbau Saihitua.
Menutup keterangan persnya, Saihitua menegaskan, jika di kemudian hari sejumlah dugaan korupsi ini terbukti hingga melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada, maka pemerintah kabupaten dibawah kendali Tuasikal Abua tidak melakukan revolusi mental dalam bidang korupsi justru cenderung memelihara sindikat kejahatan menyengsarakan masyarakat ini.
“Perikas pula beliau (Tuasikal Abu) selaku penguasa angggaran di Kabupaten Maluku Tengah. Aparat jangan tanggung-tanggung,” tutupnya.** (Rul)