DPRD MBD Geram: Tongkang Patah di Wetar, Perusahaan Tambang Diduga Abaikan Dampak Lingkungan

MBD, CENGKEPALA.COM – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Korneles Tuamain, menyampaikan kekecewaannya atas insiden patahnya kapal tongkang milik PT BKP-BTR di Wetar. Insiden ini, menurutnya, mengindikasikan bahwa perusahaan tambang tersebut mengabaikan dampak lingkungan dan keselamatan masyarakat.

“Perusahaan ini mengangkut material ore dari Wetar ke Morowali. Beberapa waktu lalu, tongkang yang mengangkut material tersebut patah, menyebabkan seluruh muatannya tumpah ke laut. Ini sangat meresahkan masyarakat Wetar, karena material tersebut mengandung bahan kimia yang berbahaya jika tidak segera ditangani,” ujar Korneles Tuamain via WA , Rabu (24/9/25).

Tuamain menjelaskan bahwa hingga saat ini, tumpahan material tersebut belum ditangani oleh perusahaan. Masyarakat dan tokoh masyarakat Wetar telah menyampaikan keluhan mereka kepada DPRD melalui Komisi II dan III, yang kemudian menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi.

“Kesimpulan dari RDP tersebut adalah pengangkutan ore harus dihentikan sementara, sampai perusahaan melakukan penanganan tumpahan material secara menyeluruh. Namun, faktanya, perusahaan malah membangun jembatan darurat dan melakukan penguatan sementara untuk melanjutkan pengiriman ke Morowali,” ungkapnya.

Politisi asal Partai Nasdem ini menilai tindakan perusahaan tersebut tidak objektif dan cenderung “kepala batu”. “Seharusnya, perusahaan mengutamakan keselamatan lingkungan dan masyarakat. Jika sudah terjadi insiden seperti ini, perusahaan tidak boleh tetap memaksakan pengiriman. Bagi saya, perusahaan ini nakal dan mungkin saja ada pihak-pihak yang melindunginya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tuamain mempertanyakan izin pertambangan yang dimiliki oleh PT BKP-BTR. “Seingat saya, izin yang mereka miliki adalah untuk menambang tembaga dan timah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap aktifitas pengangkutan ore. Saya menduga ada ‘orang kuat’ di balik perusahaan ini, sehingga mereka seolah-olah tidak menghiraukan kejadian yang terjadi,” pungkasnya.

Pernyataan keras dari Ketua Komisi I DPRD MBD ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pertambangan di Wetar, serta penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat serta lingkungan.(CP-01)