Portal Berita Terkini Kebanggaan Orang Maluku

Dukung Presiden Tidak Tanda Tangan MD3, PSI Sudah Sidang Perdana Uji Materi MD3

Dukung Presiden Tidak Tanda Tangan MD3, PSI Sudah Sidang Perdana Uji Materi MD3

Maluku, Cengkepala.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Jaringan Advokasi Rakyat Solidaritas (JANGKAR SOLIDARITAS) mengapresiasi Presiden RI Joko Widodo yang tidak UU menandatangani MD3. Presiden mendengar aspirasi rakyat Indonesia yang sebagian besar menolak UU MD3 yang berpotensi membungkam kritisisme rakyat dan melindungi anggota DPR dari proses penegakan hukum.

Dengan tidak ditandatangani UU MD3 tersebut sampai saat ini oleh Presiden RI, maka secara Yuridis mulai hari ini tanggal 14 Maret 2015 UU MD3 secara efektif berlaku seluruh Indonesia.

Selaras dengan sikap tegas presiden, PSI sebagai partai politik sejak awak mendukung Presiden RI untuk tidak menandatangani UU MD3. Bahkan PSI sejak dini sudah mengantisipasi bahaya kriminalisasi rakyat oleh DPR dengan mengajukan permohonan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi sejak Jumat 23 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB. Minggu lalu MK sudah mengundang PSI untuk mengikuti sidang perdana.

Bahwa menurut Pasal 73 ayat (1) UU 12/2011, RUU itu disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Bahwa dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan [Pasal 73 ayat (2) UU 12/2011]. Ada kekhawatiran rakyat Indonesia yang ditangakap oleh PSI bahwa sejumlah pasal kontroversial dalam Revisi UU MD3 yang disahkan DPR akan menjadikan DPR sebagai lembaga yang adikuasa, anti-kritik, dan kebal hukum.

Beberapa pasal kontroversial tersebut adalah Pasal 73, mengenai permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota dewan, serta Polri wajib memenuhi permintaan tersebut. Pasal 122 huruf k, mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum kepada siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Selanjutnya, Pasal 245 yang menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana HARUS mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD. UU MD3 itu yang secara otomatis berlaku setelah 30 hari di sahkan oleh DPR telah menghianati rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan mencederai demokrasi dan hak asasi manusia.

Kamaruddin S.H. dari JANGKAR SOLIDARITAS menyoroti bahwa pasal 122 huruf k dapat membuat rakyat takut untuk mengkritik DPR di tengah kinerja di tengah mereka yang terpuruk. “Bahwa pada prinsipnya kami sepakat semua kehormatan dan nama baik seseorang manusia harus kita hormati. Semua kehormatan dan nama baik seluruh rakyat kita jaga, apalagi kehormatan dan nama baik DPR. Tetapi jangan sampai anggota DPR seluruh Indonesia memakai Lembaga Kehormatan perwakilan rakyat Indonesia untuk mengkriminalkan rakyatnya sendiri,” kata Kamaruddin.

Lebih lanjut, Kamaruddin mengatakan, “dengan berlakunya UU MD3 mulai hari ini alat kelengkapan DPR sudah bisa melakukan upaya-upaya secara sistematis dan terstruktur memakai institusi negara dalam hal ini MKD untuk melakukan kriminalisasi terhadap suarat-suara rakyat yang kritis.” ini sangat berbahaya, Indonesia dalam keadaan darurat kriminalisasi oleh wakil rakyat terhadap rakyatnya sendiri”

Lebih lanjut, PSI juga melihat pasal 73 Revisi UU MD3 berpeluang menyeret kepolisian ke ranah politik sekaligus merendahkan fungsi kepolisian dalam melakukan penegakan hukum menjadi sekadar alat untuk menjalankan keputusan politik.

“Bila pemanggilan paksa oleh DPR terjadi, maka rakyat akan tidak berani mengontrol perilaku DPR yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Pemanggilan ini adalah bentuk pembungkaman suara kritis rakyat terhadap DPR atas kinerja mereka yang buruk. Pasal ini berpotensi digunakan untuk mempidanakan suara-suara rakyat yang sedang memperjuangkan hak mereka,” kata Kamaruddin.

Menyangkut Pasal 245 ayat (1) yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR, ini juga telah melawan konstitusi. Sebab, hak imunitas anggota DPR di sana berlaku untuk semua tindakan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR.

“Padahal hak imunitas diberikan oleh Konstitusi kepada anggota DPR hanya terkait dengan tugas anggota DPR,” ujar Kamaruddin.

Terakhir PSI berharap mendapatkan doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia agar Uji Materi UU MD3 dikabulkan oleh MK. ** (Rul)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
about

Cengkepala.Com merupakan Portal Berita Terkini yang memuat berita-berita pilihan yang disediakan dalam sejumlah Rubrik.

Cengkepala.Com merupakan salah satu Service dari Tera Indo Pratama untuk  para client.

Our Service
  • Download Aplikasi Ojek Online
  • Daftar Ojek Online
  • Daftar Toko Online
  • Daftar Mobil Online
  • Jasa Pembuatan Website
  • Jasa Pembuatan Aplikasi 
  • Jasa Pasang Iklan

© 2017 – Tera Indo Pratama. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!