Kemkomdigi: Tata Kelola Menjadi Fokus Transformasi Digital Pemerintah Daerah
Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Aris Kurniawan, menyatakan bahwa transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah kini tidak lagi berfokus pada jumlah aplikasi yang dikembangkan, melainkan pada penguatan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Pernyataan tersebut disampaikan Aris dalam Forum Komdigi 2026 bertajuk Digital Insights, Better Governance yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Medan, Rabu (1/7/2026).
Pada kesempatan itu, Aris menyampaikan permohonan maaf karena Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut karena mendampingi Presiden dalam agenda kerja.
Menurut Aris, pembangunan sistem digital di berbagai daerah selama ini masih lebih banyak berorientasi pada penyediaan layanan dan pengembangan aplikasi. Sementara itu, aspek tata kelola dan manajemen pemerintahan digital dinilai belum memperoleh perhatian yang optimal.
“Selama ini kita selalu berkonsentrasi pada aspek layanan sehingga pembangunan aplikasi menjadi tujuan utama. Padahal, dimensi tata kelola dan manajemen sering kali terabaikan,” ujar Aris.
Ia menjelaskan bahwa perubahan pendekatan tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan nasional dalam memperkuat implementasi SPBE di 514 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Sebagai upaya mendukung kebijakan tersebut, Kemkomdigi menghadirkan Program Klinik Pemerintah Digital. Program ini dirancang sebagai sarana pendampingan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola, memperkuat manajemen pemerintahan digital, serta meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.
Mewakili Menteri Komunikasi dan Digital, Aris juga memaparkan tiga fondasi utama yang perlu dibangun oleh setiap pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan digital yang terintegrasi. Ketiga fondasi tersebut meliputi Single Sign On sebagai akses terpadu bagi masyarakat terhadap layanan pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk mendukung pertukaran data antarperangkat daerah, serta sistem pembayaran digital sebagai bagian dari ekosistem layanan publik.
Aris menekankan bahwa integrasi antarsistem merupakan prinsip utama dalam pengembangan pemerintahan digital. Oleh karena itu, pengelolaan data tidak lagi bergantung pada masing-masing aplikasi, tetapi harus dilakukan secara terpusat agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai sistem.
“Dahulu data melekat dan hanya bisa digunakan oleh aplikasi tertentu sehingga menjadi kaku. Sekarang data harus dipisahkan agar menjadi satu sumber kebenaran yang dapat diakses bersama. Daerah yang tidak terbuka terhadap hal ini akan tertinggal,” katanya.
Selain itu, Aris menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah mempercepat integrasi data nasional, termasuk data penyaluran bantuan sosial, guna meningkatkan akurasi dan mempercepat proses layanan.
Menurutnya, sistem tersebut saat ini telah terhubung dengan sejumlah instansi, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pusat Statistik, PLN, BPJS Kesehatan, serta Korps Lalu Lintas Polri.
Aris juga menegaskan komitmen Kemkomdigi untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah kota melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Ia menilai sinergi antardaerah menjadi salah satu strategi untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
“Kami merasa memiliki kewajiban untuk mendukung rekan-rekan di APEKSI. Bulan ini kami akan berkunjung ke kantor APEKSI di Jakarta guna mewujudkan langkah nyata, yaitu berbagi sumber daya dan memperkuat kolaborasi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi hambatan dalam pelaksanaan transformasi digital. Menurutnya, kolaborasi, pemanfaatan sumber daya secara bersama, serta integrasi sistem layanan merupakan langkah yang dapat mendukung percepatan implementasi pemerintahan digital.
“Dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, kuncinya adalah menyatukan upaya. Kita harus terus membangun komunikasi dan kerja sama. Di situlah solusi terbaiknya,” tutup Aris.