KNPI Kritik Rencana Utang Rp 1,5 Triliun Pemprov Maluku, Beban Rakyat atau Investasi Masa Depan?

Ambon, CENGKEPALA.COM – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk mengambil pinjaman sebesar Rp 1,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menuai sorotan tajam dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku.

Ketua KNPI Maluku, Arman Kalean, dalam wawancara eksklusif pada Kamis (20/11/2025), mengungkapkan kekhawatiran akan dampak finansial yang mungkin ditanggung masyarakat.

Arman menjelaskan bahwa PT SMI, yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) dan berafiliasi dengan World Bank, awalnya menawarkan skema pinjaman yang tidak membebani daerah secara langsung. Di era pemerintahan sebelumnya, pinjaman diimbangi dengan peningkatan dana transfer pusat yang setara dengan cicilan tahunan.

“Dulu, masyarakat tidak terlalu khawatir dengan pinjaman SMI karena ada kompensasi berupa kenaikan transfer dana ke Maluku,” ujarnya.

Namun, perubahan lanskap ekonomi dan kebijakan efisiensi pemerintah pusat telah mengubah dinamika ini. Arman menyoroti penggunaan dana pengembalian uang Pemilu, sekitar Rp 60 miliar dari KPU dan Bawaslu, untuk membayar setoran awal ke PT SMI sebagai contoh bagaimana efisiensi anggaran memengaruhi kemampuan daerah.

Dengan rencana pinjaman baru sebesar Rp 1,5 triliun, Arman khawatir beban cicilan akan semakin membebani APBD Maluku yang terbatas. Ia mempertanyakan efektivitas pinjaman jika hanya digunakan untuk menutupi utang lama, tanpa memberikan dampak signifikan pada pembangunan daerah.

“Pinjaman seharusnya menjadi instrumen investasi yang produktif, bukan sekadar gali lubang tutup lubang,” tegasnya.

Arman juga menyuarakan kekhawatiran tentang persepsi masyarakat terhadap utang daerah.

“Potensi muncul anggapan bahwa utang Rp 1,5 triliun ini secara tidak langsung akan ‘dibebankan’ kepada masyarakat Maluku, karena anggaran yang seharusnya untuk program pembangunan dan kesejahteraan dialihkan untuk membayar cicilan. Ini bisa memicu penundaan atau pemangkasan program yang seharusnya dinikmati masyarakat,” Jelasnya.

Meskipun mengkritisi rencana pinjaman, KNPI Maluku pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi efisiensi dan pemotongan dana transfer pusat. Arman menekankan bahwa dukungan ini diberikan dengan catatan kritis.

“Kami mendukung efisiensi jika itu benar-benar diperhitungkan dengan matang dan berdampak positif pada pembangunan serta kesejahteraan rakyat Maluku,” katanya.

Menurutnya , Rencana pinjaman Pemprov Maluku ke PT SMI menghadirkan dilema klasik antara kebutuhan mendesak untuk pembangunan dan potensi beban utang jangka panjang. Kunci untuk memastikan pinjaman ini menjadi investasi yang menguntungkan adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah perlu menjelaskan secara rinci bagaimana dana pinjaman akan digunakan, serta mengukur dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan.

Selain itu katanya, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran juga penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa pinjaman tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh warga Maluku.

“Jika tidak, utang ini berpotensi menjadi beban yang akan dirasakan oleh generasi mendatang,” tandasnya. (CP-01)