Dobo, Cengkepala.com – Pelaksana Tugas (PLT) Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dr. Watti yang diduga memiliki dendam pribadi kepada beberapa Kepala Puskesmas, akhirnya membatalkan Perjalanan Dinas tiga orang Kepala Puskesmas yaitu, Kepala Puskesmas Benji, Kepala Puskesmas Rebi, dan Kepala Puskesmas Marlasi yang diudang oleh Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES) Provinsi Maluku untuk hadir sebagai peserta dalam pelatihan Keluarga Sehat (KS) yang berlangsung di BAPELKES Ambon pada tanggal 13 s/d tanggal 16 Maret 2018.
Salah satu Kepala Puskesmas yang memintah namanya dilindungi dalam pemberitaan ini, saat meghubungi awak media ini Via Tlpn, Kamis (15/03/2018), banyak menjelaskan tentang persoalan dr. Watti membatalkan perjalanan mereka ke Ambon.
Dia menjelaskan bahwa, Surat Undangan dari Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES) Provinsi Maluku untuk keterlibatan lima orang tenaga kesehatan dari masing-masing Puskesmas yaitu, Puskesmas Benjina, Rebi, dan Marlasi, diantaranya, Kepala Puskesmas, Tenaga Promosi Kesehatan (PROMKES), tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dan Tenaga Kesehatan Lingkungan (KESLING), sudah masuk ke-Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru pada hari Kamis (08/03/2018). Namun entah mengapa? pada saat PLT Sekertaris Dinas Kesehatan Aru hendak melakukan penandatanganan Surat Tugas mereka, tiba-tiba memintah kepada operator Dinas Kesehatan untuk merubah format Surat Tugas tersebut dan menghapus nama tiga orang Kepala Puskesmas itu.
“Hapus dulu tiga kepala Puskesmas ini punya nama baru saya bisa tandatangan Surat Tugas itu. “Kata sumber meniru perkataan dr. Watti kepada Operator Dinas Kesehatan Aru.
Sumber menduga, sikap seperti ini bermuara pada dendam pribadi antara dr. Watti dengan 17 Kepala Puskes yang mana pada Bulan Desembar 2017 lalu sempat melakukan aksi kecil-kecilan dengan dr.Watti di ruang kerjanya untuk memintah dr. Watti memberikan insentif dan uang makan mereka yang sempat ditahan Watti dengan alasan tidak rasional.
“Saya menduga sikap dr. Watti ini atas dendam pribadi, karena waktu Desember Tahun lalu, kami ada 17 Kepala Puskesmas datang bertemu dr. Watti di ruangannya, bukan melakukan demo tetapi sedikit memberikan penegasan kepada dr. Watti untuk membayar insentif dan uang makan kami yang sempat ditahan saat itu dengan alasan yang tidak rasional. “Dugaan Sumber.
Setelah itu, lanjut sumber, mereka dipanggil PLT Sekertaris Dinas untuk memberikan penjelasan tentang mengapa mereka (3 Kapus Reed) tidak ikut diberangkatkan ke Ambon, tetapi henrannya alasan yang disampaikan dr. Watti kepada mereka berbeda-beda. Alasan yang disampaikan kepada Kapus Benjina adalah “Pegawai tidak berada ditempat tugas selama beberapa bulan sehingga Kapus tidak bisa ikut berangkat. Alasan yang disampaikan kepada Kapus Rebi adalah, “Kapus tidak berangkat karena Kapus tidak turun pendataan, yang turun pendataan adalah staf atau bawahan. Alasan yang disampaikan kepada Kapus Marlasi adalah, “mau evaluasi kinerja sehingga Kapus tidak bisa berangkat.
Hal ini menurut sumber, setelah dikoordinasikan dengan pihak BAPELKES Maluku, mereka tiba-tiba kaget dan heran dengan kebijakan PLT Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru seperti itu yang begitu beraninya membatalkan Program Pusat melalui Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Maluku.
Sumber berharap, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang dipimpin Bupati dr. Johan Gonga dengan Visi Misi “Sehat Negeriku” dapat mempertimbangkan pemberian jabatan Difinitive kepada dr. Watti, atau bila perlu digantikan saja, karena dianggap tidak layak menjadi seorang pemimpin yang kebijakan-kebijakannya terkesan merugikan,
Sebab menurutnya, jika pemimpin seperti ini terus dipertahankan sampai menduduki jabatan difitive atau mengikuti jenjang karier dan menduduki jabatan Kepala Dinas, maka mau dibawah kemana arah Dinas Kesehatan Aru? pasalnya, yang bersankutan baru saja menduduki jabatan Pelaksana Tugas sudah begitu berani membatalkan program pusat, apalagi menduduki jabatan difinitive.
Sementara itu dr. Watti yang dihungi awak media Via SMS sebanyak dua kali untuk memintah kesediaannya menerima tlpn dan memberikan penjelasan terkait hal ini, yang bersangkut tidak membalas sms.** (Nus)
