Gubernur Curhat Masalah Ekonomi Maluku Dalam Forum Seminar Ekonom

Ambon, Cengkepala.com – Gubernur Maluku mengakui, dana-dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah provinsi Maluku, dari waktu ke waktu mengalami kenaikan. Total seluruhnya yaitu 21,5 Triliun yang kemudian diberikan melalui dipa kementerian dan juga ada sebesar 12,5 M melalui dana-dana transfer dan APBD. Keseluruhan
adalah 14,3 triliun. Berkat dari pada dukungan seperti ini, maka terlihat juga didalam pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku.

Hal ini diakui Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Anthon Lailosa pada acara Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan RI di Santika Hotel Premier Ambon, Selasa (13/11).

Gubernur juga mengakui, Maluku pernah melewati masa suram. Dilanda krisis akibat konflik sosial hingga Mengalami kontraksi sampai 27,5 persen. Itupun belum ditambah dengan massa krisis tahun 1999 yang berakibat belasan persen. Otomatis Maluku saat ini mencapai puluhan persen krisisnya.

“Kemudian Maluku bangkit mulai tahun 2002. Mengalami pertumbuhan positifnya pada lima tahun terakhir ini, kita rata-rata bertumbuh diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan pada triwulan III pada tahun 2018 ini,kita dapat mencapai di atas 6 persen,sementara secara nasional mencapai 5,17 persen,” tegas Gubernur dalam sambutan yang
dibacakan.

Dihadapan sejumlah penghubung Kepala Daerah 11 Kabupaten 2 Kota, Anthon tegas membacakan, dalam situasi yang menggembirakan seperti ini, pertama-tama Gubernur menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya atas sinergitas yang saat ini, telah terjadi antrara pemerintah daerah pemerintah provinsi Maluku
dan pemerintah pusat.

PESAN KEGELISAHAN SANG GUBERNUR MALUKU DALAM FORUM SEMINAR

Disamping itu,juga Gubernur melalui Anthon Lailossa menyampaikan pesan kegelisahan-kegelisahan pemerintah daerah. Diantra pesan cemas tersebut diantaranta adalah persoalan realitas posisi tingkat kemakmuran provinsi Maluku.

“Jika diukur dalam PDRB perkapita kita masih sangat jauh, yaitu sekitar 22,5 juta, masih sangat jauh dari rata-rata Nasional, yang berkisar sekitar 52,2 juta pada tahun 2017,” akuinya membacakan sambutan.

Jarak yang demikian jauh ini, membuat kita pada urutan 33 dari 34 provinsi dari sisi tingkat kemakmuran. Praktis hanya diatas NTT. Meski diakui, sebenarnya itu biasa-biasa saja, apabila Pemda sendiri memiliki kemandirian dan kemampuan untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

“Apalagi, pertumbuhan ekonomi kita itu,lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Artinya, suatu saat konvergensi atau pertumbuhan antara tingkat kemakmuran nasional dan pemerintah daerah provinsi Maluku, suatu saat akan terjadi. Namun sayangnya, ternyata, pertumbuhan PDRB perkapita yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan PDRB secara
nasional,itu hanya bedanya sangat sedikit,” jelasnya.

Dalam kenyataan seperti ini, lanjutnya, kita juga gelisah,melihat berbagai penelitian-penelitian yang berskala nasional maupun internasional. Didalam situasi seperti ini, perbedaan kecepatan pertumbuhan sangat kecil. Kemudian hasil penelitian daya saing kita demikian rendah, dan juga kapasitas kita yang juga rendah untuk
menciptakan motor-motor perekonomian wilayah yang dapat menciptakan kecepatan pertumbuhan kita di wilayah-wilayah Maluku ini.

“Maka kami sangat mengharapkan perhatian-perhatian dan kerjasama yang selama ini diperlukan semakin intens di amsa depan. Dalam usian 73 tahun,kemerdekaan kita maka harapan-harapan kami dalam pendekatan-pendekatan yang selama ini masih menghasilkan Maluku dalam posisi seperti ini,” cetusnya.

PEMDA HARAP PEMPUS PAKAI PENDEKATAN INOVATIF PERHATIKAN MALUKU

“Mohon juga dipertimbangkan pendekatan-pendekatan yang lebih inovatif yang kemudian menghasilkan provinsi Maluku, Malut, NTT, NTB berada dalam posisi yang memberikan harapan bertumbuh dalam kecepatan yangs sangat cepat,” ungkap Anthon.

Dijelaskan dalam pengertian mereka memilik motor-motor pertumbuhan ekonomi yang cukup baik.
Sudah banyak dana yang digelontorkan ke bagian Timur Indoensia, tetapi hasilnya nihil.

“Kami juga ingin tegaskan, kami bukan Papua, kami berada pada kapasitas fiscal yang sangat terbatas,” tegas Gubernur melalui Anthon.

Anthon menyatakan, namun juga tidak dipungkiri sudah mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah pusat. Namun alangkah baiknya pada masa-masa mendatang pendekatan-pendekatan yang dilakukan dapat berskala real mengangkat pertumbuhan ekonomi Maluku.

Dikatakan juga, terdapat beberapa variable yang perlu diperhitungkan dan membicarakan secara mendalam dalam seminar tersebut serta perlu dibahas secara mendalam. Pertama adalah, dari sisi makro regional, variable jarak,agrotralsi yang sulit dicapai pada akuristik kepualaun Maluku ini. Mungkin juga daerah-daerah tertinggl
seperti kita, perlu dipertimbangkan juga variable-variabel kelembagaan.

Proses-proses politik di daerah-daerah tertinggal,tarik menarik antara pendekatn poltik dan teknokratis dalam pembahasan-pembahasan anggaran,dudalam suatu daerah tertinggal dari daerah yang maju,itu juga perlu diperhatiakn. Sekalipun penduduk kita juga keci l dari posisi keterwakilan namun isu geografis yang berbahaya didalam kelangsungan Maluku pada masa depan akan sangat mepengaruhi kesinambungan dari pada pertumbuhan Negara RI.

“Sehingga pendekatan-pendekatan secara generalis hanya memerhitungkan kuantitas jumlah penduduk atau pendekatan-pendekatn genralis kadang kala kekhususan yang berada pada system kepualauan yang cukup menonjol dan tidak proporsional dengan jumlah penduduk perlu jga diperhitungkan dalam berbagai hal,” rincinya.

Gubernur dalam sambutan yang dibacakan itu menegaskan, untuk provinsi Maluku mestinya menggunakan pendekatan inovatif seperti isu-isu kepulauan. Maka alangkah baiknya dana-dana transfer pempus kepada daerah juga memperhitungkan hak pengelolaan daerah–daerah kepulauan seperti ini. Jika sementara ini daerah kepulauan hanya diperhitungkan luas lautnya yang mana kita 72 persen lebih adalah laut, sumber daya dan ruang hidup daerah terletak di daerah laut maka daerah hanya mendapat hak pengelolaan 12 mil dari garis pantai.

“Itu sangat kecil dan padahal disitulah sumber kekuatan, sumber yang bisa menggerakan ekonomi kita, Maluku,” pungkasnya.**QM/Rul