KOLATFEKA DESAK SELESAIKAN PROYEK DERMAGA FERI, PERBAIKI SISTEM PERHUBUNGAN AMBON HINGGA TEOR

Mengingat kondisi ini berefek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, maka kami meminta segera di selesaikan.

Ambon, cengkepala.com – Proses pelayanan transportasi di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) khusus rute Ambon, Gorom, Kesui dan Teor bikin makan hati. Sistem pelayanan amburadul dan jadwal kapal tidak menentu bagaikan sang pendosa menuggu ilham/rahmat/inyah dari dewa-dewa.

Hal ini disampaikan Costantius Kolatfeka kepada wartawan di Ambon, Selasa (23/10).

Dikatakan, sampai hari ini, diwailyah terluar SBT tersebut, ada kapal KM. Sabuk yang dikelolah oleh Pelni Maluku yang menggunakan sistem lepas penumpang. Yang rutenya hingga Maluku tenggra, Banda yang tentu membutuhkan waktu mencapai satu minggu lebih baru tiba di kota Ambon.

Kolatfeka meng-endus salah satu visi misi pemerintahan kabupaten SBT yakni bagaimana mempermudah masyarakat kabupaten SBT dalam urusan transportasi. Tapi sampai hari ini, kondisi tranportasi masih terpuruk.

Slogan yang dikampanyekan pasangan Mufakat yang mana tengah memimpin saat ini, kental betul menyuarakan perubahan. Tapi, sampai hari ini tidak terlihat perubahan yang signifikan.

“Oleh sebab itu, selaku pemuda SBT, saya kira harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh pemerintah daerah. Karena untuk menghubungkan pulau-pulau di kabupaten SBT makan dibutuhkan transportasi yang baik dan terjadwal sebagaimana mestinya,” ungkapnya.

Khusus buat feri, lanjut dia, sampai hari ini juga belum beroperasi. Ini yang membuat efek yang kurang baik terhadap pertumbuhan ekonomi di waliayh kepualuan yang sulit dijangkau dalam hal ini Gorom, Kesui dan Teor.

Terlepas dari itu semua, ini terkait dengan nawacita Pemerintah pusat, Presiden Republik Indonesia, Jokowi. Hari ini tidak terlihat negara mendampingi warga masyarakat disana. Karena sistem transportasi yang tidak baik, maka sejumlah harga-harga kebutuhan rumah tangga melambung naik.

Seperti contohnya harga bensin diwiliyah itu. Harga bensin mencapai 15 sampai 17 ribu per liter. Boleh hari ini ada masalah kenaikan BBM oleh Pemerintah Pusat, namun tetap ada solusi yanng baik. Tapi untuk ketiga daerah (Gorom, Kesui dan Teor) seakan tidak pernah ada solusi.

Padahal soulusi sudah didepan mata, yakni memperbaiki sistem pelayanan tranportasi jalur laut. Melihat kenyataan tersebut, dari pemerintah pusat melalui Dirjen perhubungan telah menetapkan satu dermaga feri disana tapi belum selesai.

Kolatfeka memaparkan, kurang lebih anggran 8 Miliar untuk membangun dermaga di Teor. Belum selesai pengerjaan proyek tersebut diakibatkan kerna masalah sengketa lahan. Namun baru-baru ini, urusan sengketa lahan ini telah diselesaikan dengan masyarakat. Kongkritnya sudah selesai masalah sengketa lahan.

“Mengingat, sudah selesai urusan tersebut, dirinya berharap pembangunan tersebut dilanjutkan lagi, itu yang pertama. Kedua pelayanan-pelayanan feri harus segera dimulai dengan baik,” tekannya.

Yang perlu dipertegas adalah masyarakat disana harus langsug terhubung dengan dermaga di kota Ambon. Bukan memutar hingga sampai ke Tenggara, karena tidak ada hubungannya denga Maluku Tenggara. Meski jarak wilayah terluar SBT itu relatif dekat dengan Tenggara.

Berharap pemerintah daerah SBT melalui slogan perubahnnya dapat menata sistem transportasi penghubung laut yang ada. Realitas yang sering ditemui, puluhan masyarakat baik, Teor, Kesui dan Gorom di kota Ambon selalu resah karena tidak ada kapal yang melayani rute tersebut dengan waktu terjadwal.

“Ini bagi saya harus disikapi. Sudah berulang-ulang kami sampikan selaku anak daerah. Kami sampikan dalam setiap momen perjumpaan dengan Bupati. Tapi tidak disikapi hingga oras ini,”akui Kolatfeka.

Kolatfeka selaku representasi pemuda Teor meminta perhatian kepala balai perhubungan Maluku untuk melihat kondisi masyarakat ketiga daerah tersebut. Dikatakan, Segera kucurkan dana 8 Miliar yang telah dialokasikan dari Dirjen Perhubungan Darat untuk kerampungan dermaga tersebut. Dipertegas lagi, sengketa lahan di sana sudah selesai sekira bulan Maret 2018 kemarin.

“Pemerintah daerah SBT sudah memberikan hak-hak masyarakat disana perihal pemebebasan lahan. Jadi kucuran dana 8 Miliar itu tidak bisa lagi ditahan kepala Balai,” tegasnya.

Mengingat kondisi ini berefek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, maka kami meminta segera di selesaikan.

“Bahkan minyak tanah maupun bensin di hari hari tentu bisa mencapai 20 sampai 25 ribu rupiah perliter. Begitu pun kenaikan angka pada harga kebutuhan pokok yang lain. Jadi harus diselesaikan,” pungkasnya.** Rul/QM