Terancam Bahan Kimia Berbahaya, Pemuda Bupolo Raya Bersama Masyarakat Kayeli Desak Pemerintah Tertibkan
Namlea, cengkepala.com – Pemuda Bupolo Raya yang tergabung KNPI, HMI, PMII, GMNI, IMM dan PARLEMEN JALANAN bersama Raja negeri kayeli, tokoh-tokoh adat dataran tinggi hingga dataran rendah mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama TNI/Polri segera menangkap pelaku usaha penjual bahan kimia mercury dan sianida di wilayah Kabupaten Buru.
Kepada cengkepala.com, Selasa (13/02) di Namlea ketua DPD II KNPI Mohammad Hamdani Djafaar mengakui, pihaknya bersama cipayung plus dan masyarakat menggelar aksi pada Senin tanggal 12/02/2018 kemarin.
Dijelaskan, mercuri dan sianida makin marak dijual untuk pengolahan emas secara ilegal di tanah bertajuk Bupolo tersebut. “Sesegara mungkin Pemprov turun tangan selamatkan tanah adat Buru. Sesegera mungkin menangkap pelaku usaha penjualan bahan kimia berbahaya berupa mercuri,” tegasnya.
Dijelaskan, pelaksanaan aksi tersbeut juga dibubuhi tanda tangan petisi/pernytaan sikap bersama seluruh OKP dan masyarakat adat negeri Kayeli.
“Yang menandatangani pernyataan sikap itu didalamnya ada Raja Negeri Kayeli Abdulah Wael, saya sendri (Hamdani), Ketua GMNI Buru, Akbar Bugis, Ketua HMI Cabang Namlea, Akmal Mahatelu, Ketua LSM Parlemen Jalanan, Rusman Soamole dan para petuah adat, Soa Dataran Tinggi atau Norapito,” ungkapnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya oleh media ini, sejumlah OKP pernah menuntut ditertibkannya perusahan yang bekerja tanpa izin AMDAL yang jelas. Menyoal tentang hal tersebut, pihaknya pun telah memprosesnya,” tuntutan kami soal hal tersebut sudah di telinga pak Bupati. Berkasnya juga sudah kami presure masuk,” akuinya.
Sementara itu, raja negeri Kayeli, Abdulah Wael ketika diwawancarai mengaku dirugikan dengan penyebaran bahan kimia berbahaya di daerahnya. Untuknya, pihaknya meminta ada perhatian serius pemerintah, baik itu Kabupaten maupun Provinsi.
“Jangan ada yang aksi di kota Ambon atas nama Gunung Botak. Karena hal tersebut diluar koordinasi dengan kami warga negeri Kayely,” ungkapnya menyinggung sejumlah aktivis Maluku yang mengaku perjuangkan Bupolo bebas mercury awal bulan lalu.
Pantaun media ini, aksi yang berlangsung kurang dari dua jam tersebut, ketua DPRD Kabupaten Buru, Iksan Tinggapi, menanggapi tuntutan terebut. Kepada massa aksi, Tinggapi dan berjanji akan mengakomodir tuntutan para pendemo berkaitan dengan tambang emas Gunung Botak sekaligus penertiban administrasi perusahan.
Massa akasi akhirnya kembali setelah raja Negeri Kayali menyerahkan pernyataan sikap kepada Ketua DPRD Buru dalam aksi bersama di Kantor DPRD tersebut ** (KIS || rul)