Wattimena: Ditjen Penegakan Hukum ESDM Perkuat Tambang Maluku
Ambon, CENGKEPALA.COM – Keberadaan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai menjadi langkah strategis yang sangat penting untuk memperkuat pengawasan, ketertiban, serta pengelolaan sumber daya alam dan pertambangan di wilayah Maluku. Hal ini ditegaskan secara langsung oleh Staf Ahli Menteri ESDM, Dr. Michael Wattimena, SE., M.Si., dalam coffee morning bersama wartawan di Biz Hotel Ambon, Rabu (24/6/26).
Dalam penjelasannya, Michael menyampaikan bahwa meskipun direktorat pembantu ini baru dibentuk dan berusia hampir satu tahun, kinerja serta langkah kerjanya sudah terasa dampaknya hingga ke seluruh pelosok daerah, tidak terkecuali di Provinsi Maluku. Pembentukan lembaga ini sendiri merupakan tonggak penting dalam sejarah panjang Kementerian ESDM yang sejak awal berdirinya Republik Indonesia telah mengurus sektor pertambangan.
“Meski usianya belum genap satu tahun berdiri, Ditjen Penegakan Hukum sudah bergerak sangat luar biasa menangani segala bentuk pelanggaran di sektor energi dan sumber daya mineral di seluruh provinsi, kabupaten, maupun kota. Kehadirannya sangat diperlukan agar pengelolaan tambang berjalan sesuai aturan, tertib, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat daerah,” tegasnya di hadapan awak media.
Hal yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Maluku, lanjut Michael, adalah kepercayaan besar yang diberikan Menteri ESDM kepada putra daerah sendiri, Jefri Huwae, yang dipercaya memimpin langsung direktorat tersebut. Menurutnya, kehadiran tokoh asal Maluku di posisi strategis tingkat nasional menjadi kekuatan tambahan, menjadikan jembatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah jauh lebih kuat, sehingga penegakan hukum berjalan lebih paham kondisi lokal dan tepat sasaran.
“Ini sebuah kebanggaan sekaligus kekuatan nyata. Ketika putra daerah memimpin di posisi mengatur penegakan hukum, maka aturan dan pengawasan yang diterapkan akan selaras dengan kebutuhan nyata di sini, sehingga sektor pertambangan kita makin kuat dan tertata rapi,” tambahnya.
Selain membahas penertiban dan penguatan di sektor tambang, dalam kesempatan itu juga disampaikan kabar baik terkait perhatian besar pemerintah pusat terhadap proyek strategis nasional Blok Masela. Setelah lebih dari dua dekade berjalan lambat, ketegasan pimpinan kementerian kini mengubah suasana, kemajuan mulai terlihat nyata, dan diharapkan pada bulan Juli mendatang akan ada perkembangan positif yang dapat disaksikan bersama.
Kunjungan Michael ke Ambon ini merupakan rangkaian tugas resmi dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, yakni audience di Universitas Pattimura serta pertemuan resmi dengan Kejaksaan Tinggi Maluku, tentang efektivitas pengelolaan usaha pertambangan di wilayah pertambangan rakyat Provinsi Maluku.
Di akhir pertemuan, ia berharap kolaborasi yang terjalin antara pihak kementerian, aparat penegak hukum, akademisi, pemerintah daerah, dan rekan-rekan media massa terus diperkuat. Tujuannya agar kehadiran lembaga ini benar-benar menopang pembangunan berkelanjutan di Maluku serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.(CP-01)