Ambon, CENGKEPALA.COM – Di sela-sela kegiatan workshop dan sosialisasi perundang-undangan yang digelar DPRD Kota Ambon pada Sabtu (4/10/2025), Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela, menyampaikan pandangannya terkait tantangan penyusunan APBD 2026. Dalam wawancara tersebut, Tamaela menyoroti penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai isu utama yang harus disiasati.
“Kegiatan workshop ini merupakan upaya pendalaman tugas bagi anggota DPRD dalam menghadapi penyusunan APBD 2026. Kami saat ini sedang menyesuaikan diri sambil menunggu pedoman resmi dari pemerintah pusat. Namun, kami tidak tinggal diam. Kami berupaya memperdalam pemahaman terkait regulasi yang ada,” ujar Tamaela.
Tamaela menjelaskan bahwa proyeksi APBD 2026 sangat dipengaruhi oleh kebijakan APBN pusat. “Kita ketahui bersama bahwa dana transfer dari pusat ke daerah, khususnya Kota Ambon, mengalami penurunan drastis. Bahkan, dana fisik untuk Kota Ambon nol. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah kota dan DPRD,” tegasnya.
Menurut Tamaela, ketiadaan dana fisik memaksa pemerintah kota untuk memaksimalkan dana transfer non-fisik yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai. “Praktis tidak ada dana yang bisa dikelola langsung untuk pembangunan. Oleh karena itu, APBD 2026 harus bertumpu pada pendapatan asli daerah (PAD),” jelasnya.
Tamaela mengakui bahwa masalah ini bukan hanya dialami oleh Kota Ambon, melainkan juga oleh daerah lain di seluruh Indonesia. “Penurunan dana transfer ke daerah dan pengalihan ke pemerintah pusat menjadi isu nasional. Pengelolaan DAK fisik pun kini berada di tangan kementerian dan lembaga terkait,” ungkapnya.
“Artinya, kita tidak bisa lagi mengandalkan anggaran dari pusat untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, workshop ini bertujuan untuk mempertajam pemahaman dan menyamakan persepsi dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri,” lanjut Tamaela.
Ia menambahkan bahwa kehadiran narasumber yang merupakan putra daerah sangat membantu dalam memberikan materi yang relevan dengan kondisi Kota Ambon.
Tamaela berharap kegiatan ini dapat memberikan energi baru dan pemahaman yang lebih mendalam terkait regulasi dan kebijakan pemerintah pusat. “Dengan begitu, kita bisa lebih siap dalam pembahasan APBD bersama OPD dan pemerintah kota. Kita akan mulai dengan membahas kebijakan umum pengeluaran dan skala prioritas anggaran yang diajukan oleh pemerintah kota,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tamaela berharap pemerintah pusat dapat membuka ruang alokasi anggaran dari kementerian yang dapat diakses oleh daerah dengan lebih mudah. “Kita tahu bahwa kemampuan daerah untuk melakukan lobi ke pemerintah pusat terbatas. Semoga melalui kegiatan ini, kita mendapatkan penguatan untuk memaksimalkan penyusunan dan penetapan APBD 2026 demi keberlangsungan pembangunan daerah,” pungkas Tamaela.(CP-02)
