Portal Berita Terkini Kebanggaan Orang Maluku

Kakanwil Kemenag Maluku Nilai Kenaikan BPIH 2018 Dalam Batas Wajar

Kakanwil Kemenag Maluku Nilai Kenaikan BPIH 2018 Dalam Batas Wajar

Ambon, Cengkepala.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku, Fesal Musaad menilai kenaikan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2018 masih berada dalam batas kewajaran.

Sebelumnya, Pemerintah pusat (Pempus) melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI bersama Komisi VIII DPR, Senin (12/3) lalu, sudah menetapkan secara resmi Biaya Penyelenggara Ibadah Haji tahun 1439 H/2018 M sebesar Rp 35.235.602 per jamaah haji. Nilainya meningkat sekitar Rp 345 ribu atau sekitar 0,99 persen dibandingkan tahun lalu.

Menurut Musaad, kenaikan BPIH tahun 2018 ini disebabkan adanya kebijakan pengenaan Pajak Penambahan Nilai (PPN) dari Pemerintah Arab Saudi sebesar 5 persen dan pengaruh kurs Rupiah terhadap Dollar.

“Kenaikan ini tidak signifikan dan masih berada dalam batas kewajaran,” kata Musaad kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis (15/3).

Atas dasar kenaikan BPIH ini, ia meminta masyarakat Maluku terkhususnya Jamaah Calon Haji (JCH) bisa menyikapinya secara bijak dan hati bersih.

Meski demikian, Musaad mengaku, kebijakan kenaikan BPIH tetap akan disampaikan kepada JCH di Maluku disaat pelaksanaan manasik haji nanti.

“Kita sementara sedang menunggu edaran dari Kementerian Agama RI. Kalau sudah ada edaran maka akan kami teruskan ke semua Kemenag kabupaten/kota untuk disampaikan kepada JCH di daerahnya masing-masing. Hal ini penting dilakukan agar mereka bisa memahaminya,” jelas Musaad.

Untuk pelaksanaan Ibadah Haji tahun ini, Musaad mengungkapkan, pihaknya akan fokuskan pada pelaksanaan Manasik Haji dan rekrutmen Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD).

Dijelaskan, untuk TPHD, mekanisme rekrutmennya lebih diperketat. Pertama, peserta TPHD tidak termasuk kategori lansia. Kedua, timnya harus sesuai profesinya. Dan ketiga, punya pengalaman dalam melakukam Ibadah Haji.

Ia juga menegaskan, dalam pelaksanaan rekrutmen tim TPHD yang di SK-kan oleh Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku.

“Artinya mereka yang nantinya ditetapkan menjadi petugas TPHD harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Agama,” imbuh Musaad menegaskan.
Sementara Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Islam di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, kemarin, turut membijaki Kenaikan BPIH tahun ini. Menurut dia, dana penyelenggaraan ibadah haji belum sepenuhnya masuk pada ongkos haji yang hakikatnya normal Rp 66 juta. Sedangkan yang dibayar oleh jamaah hanya Rp. 35 juta, sisahnya dibayar dari dana optimalisasi.

“Sisa dana itu disediakan Kemenag untuk memenuhi kebutuhan menutup kekurangan dana yang ada,” terang Lukman seperti dikutip Republika Online.

Lukman memerangkan, sisa dana itu untuk tahun ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang mengamanatkan agar BPKH wajib menyediakan cadangan dana haji untuk dua kali penyelenggaraan.

Menurut Menag, kenaikan BPIH tahun 1439 H/2018 yang hanya Rp 345 ribu tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan tambahan layanan yang diterima jamaah. Ditambah lagi ada faktor berupa fluktuatifnya harga avtur dan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) di Arab Saudi. “Artinya memang harus ada kenaikan,” pungkas Menag.***( Redaksi | Inmas ZAM)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
about

Cengkepala.Com merupakan Portal Berita Terkini yang memuat berita-berita pilihan yang disediakan dalam sejumlah Rubrik.

Cengkepala.Com merupakan salah satu Service dari Tera Indo Pratama untuk  para client.

Our Service
  • Download Aplikasi Ojek Online
  • Daftar Ojek Online
  • Daftar Toko Online
  • Daftar Mobil Online
  • Jasa Pembuatan Website
  • Jasa Pembuatan Aplikasi 
  • Jasa Pasang Iklan

© 2017 – Tera Indo Pratama. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!